Dugaan Korupsi Sarana Jaya, Wagub DKI Sebut DPRD Juga Punya Tanggungjawab

  • Whatsapp
dki-lansia-dan-anak-anak-dilarang-keluar-rumah
Wagub DKI Jakarta Ariza. [Ist]

Monitorindonesia.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab atas kasus korupsi pengadaan tanah oleh Perumda Sarana Jaya pada Tahun 2019. Pasalnya, proses perencanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh eksekutif melalui BUMD sehingga Anies dinilai mengetahui pengadaan tanah tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku bingung dengan pernyataan Prasetyo tersebut. Menurut Ariza, seharusnya Prasetyo paham bahwa setiap lembaga baik eksekutif dan legislatif beserta perangkatnya mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bacaan Lainnya

“Saya belum tahu, (belum) paham ya maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian. Tidak ada yang salah, semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Riza menegaskan bahwa semua pembangunan di Jakarta menjadi tanggung jawab bersama baik eksekutif maupun legislatif. Pasalnya, yang namanya pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah eksekutif dan DPRD dengan fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ariza menjelaskan, dalam proses penganggaran, Pemprov DKI tidak mungkin melakukannya sendirian dan pasti akan melibatkan DPRD. Bahkan, kata dia, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

“Proses anggaran ini kan juga melalui proses yang panjang dan dianggarkan, diusulkan oleh Pemprov, disetujui oleh DPRD. Jadi tidak ada yang salah dalam proses penganggaran. Terkait pelaksanaan dan implementasinya yang diduga oleh KPK ada penyimpangan, ya kita masih menunggu press release atau laporan dari KPK yang belum kita terima sampai hari ini,” tandas Ariza.[man]

Pos terkait