Ekonomi Masih Carut-Marut, Kenaikan PPN 2022 Tak Relevan

  • Whatsapp
Ekonomi Masih Carut-Marut, Kenaikan PPN 2022 Tak Relevan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.[Foto/MI]

Monitorindonesia.com – Kalangan DPR RI menilai, rencana Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan tidak relevan. Sebab, kondisi ekonomi rakyat masih lemah akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, saat ini situasi masyarakat banyak mengalami daya beli menurun, dan perusahaan terancam bangkrut karena menurun kinerja usahanya. Sehingga, rencana kenaikan PPN walaupun direncanakan tahun 2022, tidak ideal.

Bahkan, lanjut Didi, jika 2022 keadaan ekonomi susah membaik, perlu semacam insentif bagi usaha yang masih bertahan.

“Meski mereka (pemerintah) hanya memungut PPN, tapi harga yang dibayar konsumen jadi naik, dan akan berdampak pada penjualannya serta daya beli konsumen,” kata Didi, Sabtu (15/5/2021).

Didi menjelaskan, pada masa pandemi, banyak konsumen menggunakan tabungannya dan beberapa pengusaha menganggap penghasilan bunga lebih menguntungkan. Hal ini, tegas Didi, tampak dari jumlah tabungan di Bank yang malah naik di masa pandemi sementara Loan to Deposit Rationya malah turun.

“Insentif pada pengusaha dengan tidak menaikkan PPN ini sudah sangat minimal, seharusnya perlu insentif lebih karena mereka ibarat “restart” dalam usahanya,” ungkap Didi.

Legislator Partai Demokrat ini menerangkan, dengan peningkatkan PPN pada daya beli konsumen yang katakanlah asumsinya baru pulih pada tahun 2022 juga tidak berkeadilan bagi masyarakat.

“Yang pengeluaran untuk berbagai hal tidak menurun selama pandemi seperti SPP bagi sekolah, listrik rumah tangga untuk KWH tertentu dan lain-lain,” papar Didi.

Tidak hanya itu, Didi memandang, rencana kenaikan PPN pada tahun 2022 tidak tepat. Hal ini, rasanya membebani daya beli masyarakat dimana konsumsi menyumbang 57-58 persen PDB.[bng]

Pos terkait