Ini Syarat Pekerja yang Bakal Dapat Subsidi Upah dari Pemerintah

  • Whatsapp
Ini Syarat Pekerja Penerima Subsidi Upah dari Pemerintah
Menaker Ida Fauziyah [Foto-Ist]

Monitorindonesia.com – Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan subsidi upah untuk para pekerja yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat atau PPKM Level 4.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, subsidi upah bakal diterima Rp 1 juta untuk jatah dua Juli-Agustus, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Jumlah peserta yang dibidik sebanyak 8 juta pekerja dengan anggaran Rp 8 triliun.

Bacaan Lainnya

“Subsidi upah sebesar Rp 500 per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekali pencairan subsidinya Rp 1 juta.” kata Ida dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Ida mengungkapkan, syarat pekerja yang mendapatkam subsidi upah adalah warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan.

“Pekerja atau buruh yang mendapatkan susbdi upah yaitu WNI, NIk pekerja atau buruh terdaftar,” ungkapnya

Selain itu, peserta yang dapat program ini adalah yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Terdaftar Jamsos ketenakaejraan di BPJS ketanagakerjaan yang terbukti dari data BPJS ketenakarjaan di 2021 ,” jelas Ida.

“Dalam hal pekerja wilayah PPKM yang UMK di atas 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai kriteria upah, punya rekening bank aktif,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Ida, pekerja penerima bantuan ini adalah mereka yang bekerja di sektor terdampak industri konsumsi perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan. Selain transportasi, aneka industri, dan properti dan real estate.

“Proses bantuan subsidi upah ke bank penyalur dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN dalam Himbara,” katanya.

Demi kelancaran program subsidi upah ini, Ida mendorong pekerja yang belum serahkan data agar menyerahkan rekening ke perusahaaa akan diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pos terkait