DPD Minta Pemerintah Serius Membantu UMKM

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 18 Februari 2022 07:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Pemerintah diminta serius membantu Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 455 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 yang salah satu targetnya adalah penguatan ekonomi dengan alokasi anggaran Rp 178,3 triliun dari tahun sebelumnya Rp 141,42 triliun. Meski demikian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM 2022 hanya didistribusikan kepada lebih dari 2,76 juta usaha ultra mikro senilai Rp600.000 per unit usaha pada Februari 2022 ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)  Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian untuk tidak setengah hati memberikan treatment fiskal kepada UMKM. "Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu mengendalikan stabilitas ekonomi nasional akibat krisis pandemi. Meskipun secara mikro kita belum melihat peningkatan produktivitas usaha mikro kecil (UMK) yang signifikan hingga akhir tahun lalu akibat rendahnya akses keuangan usaha itu yang bersumber dari dana PEN," ujar Sultan, Kamis (17/02/2022). Menurutnya, inisiatif memberikan insentif modal atau yang disebut dengan bantuan sosial kepada kelompok usaha ultra mikro tidak akan memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan, kecuali hanya berguna dalam menindak daya beli masyarakat. "Sulit untuk tidak menyebut agenda pemulihan ekonomi ini sebagai skenario fiskal yang disorientasi. Terobosan kebijakan yang menyebabkan UMK kita sulit produktif, berkembang dan bersaing," kritik mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Dalam upaya pemulihan ekonomi, lanjut Sultan, Usaha Mikro yang jumlahnya mencapai 60 juta saat ini lebih membutuhkan insentif fiskal yang progresif dan ekosistem bisnis yang dinamis berbasis digital. Ekosistem UMK yang kolaboratif dan saling gotong-royong. "Dengan kata lain, akses modal murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) apalagi BLT yang nilainya ratusan ribu tidak cukup untuk mengakselerasi produktifitas UMK. Meskipun itu sangat berarti bagi masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan harian," tambahnya. Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa agenda yang harus dibereskan terlebih dulu adalah persoalan data base dan sinergi pembina UMKM untuk menghindari tumpang tindih peran dan ketidakefisienan biaya. "Kita ingin pemerintah baik pusat dan daerah berkolaborasi membangun iklim usaha yang spesifik menyasar kelompok UMK dalam upaya pemulihan ekonomi. Bukan sekedar memberikan BLT, tapi lebih pada insentif fiskal yang ramah dan ketersedian pasar yang terintegrasi dan inklusif," tuturnya. Seperti diketahui, pemerintah meningkatkan dana PEN menjadi 455,62 triliun rupiah pada 2022 yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yang dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama adalah penanganan kesehatan senilai Rp 122,5 triliun yang nilainya meningkat dari Rp 117,87 triliun. Klaster kedua adalah perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp 154,76 triliun menjadi Rp 154,8 triliun. Sementara klaster penguatan ekonomi menjadi Rp 178,3 triliun dari Rp 141,42 triliun.[Lin]

Topik:

DPD sultan najamudin

Berita Sebelumnya

Mendag Jamin Kelangkaan Minyak Goreng Bakal Kembali Normal Bulan Ini

Berita Selanjutnya

Hentikan Praktik Kartel, Prima Apresiasi Langkah KPPU Panggil Produsen Besar Minyak Goreng

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB