Pemerintah Hapus Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 17 Juli 2022 00:36 WIB
Bali, MI - Kementerian Keuangan menghapus tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2022. PMK tersebut adalah perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Pada dasarnya, PMK Nomor 15 tahun 2022 ini adalah memberikan perubahan tarif pajak pungutan ekspor untuk seluruh produk sawit dari tandan buah segar, kelapa sawit, buah sawit, crude palm oil (CPO), palm oil, dan used cooking oil," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Badung, Bali, Sabtu (26/7). Dengan demikian, ia menjelaskan PMK itu menurunkan tarif pungutan ekspor menjadi nol persen atau Rp 0 kepada seluruh produk yang berhubungan dengan CPO atau kelapa sawit. Tarif pungutan ekspor biasanya dikumpulkan untuk menjadi sumber dana bagi BPDPKS untuk stabilisasi harga. Sesudah tanggal 31 Agustus 2022 yakni 1 September 2022, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan kemudian menerapkan tarif yang bersifat progresif. "Artinya kalau dalam hal ini harga CPO rendah, maka tarifnya juga akan sangat rendah. Sedangkan kalau harganya naik, tarifnya akan meningkat," jelasnya dilansir Antara. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar pemerintah melalui BPDPKS mendapatkan pendanaan untuk melakukan program yang berhubungan dengan stabilisasi harga biodiesel hingga minyak goreng. Meski dalam kesibukan menjadi tuan rumah Presidensi G20, pemerintah Indonesia tetap memperhatikan situasi dalam negeri yang berhubungan dengan pangan dan CPO lantaran Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan melihat kondisi para petani, termasuk petani sawit dan kondisi masyarakat yang mengonsumsi minyak goreng. "Semua kebutuhan itu kami jaga dalam sebuah kebijakan termasuk pungutan ekspor dan mencari keseimbangan berbagai tujuan tersebut," tutur Sri Mulyani.

Topik:

kemenkeu Sawit pungutan ekspor

Berita Sebelumnya

Kemendag Kembangkan Program Sejuta Pedagang Seribu Warung

Berita Selanjutnya

BI Bakal Turunkan Biaya Transfer Antar Bank

Berita Terkait

Nasional
PP 45/2025 Dinilai jadi Ancaman Masa Depan Industri Sawit Indonesia (Foto: Ist)

Sawit Nasional Tercekik: PP 45/2025 Bisa Lumpuhkan Industri

3 Oktober 2025 21:23 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

24 September 2025 19:51 WIB

Ekonomi
Ilustrasi - Bea Cukai (Foto: Istimewa)

Menkeu Purbaya akan Tindak Tegas Pegawai Bea Cukai Terlibat Peredaran Rokok Ilegal

24 September 2025 08:36 WIB

Hukum
Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat Tiba-tiba, Misbakhun Dicurigai Takut Purbaya Bongkar Korupsi di Kemenkeu dan DPR

13 September 2025 13:09 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB