Keharusan Pemerintah dan BUMN Gunakan Produk UMKM Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, MI - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mewajibkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi. "Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang mau diandalkan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri," ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/8). Secara umum, melalui penggunaan produk dalam negeri dapat menggerakkan perekonomian domestik serta membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi global saat ini yang terdampak konflik antara Rusia dan Ukraina. Eko melihat pemerintah kemungkinan mengambil strategi dengan memanfaatkan perekonomian domestik yang masih menggeliat pada masa transisi pemulihan Covid-19. "Kemungkinan hal yang diandalkan adalah pertumbuhan konsumsi domestik," ujar Eko Listiyanto dilansir Antara. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 menekankan, pelaku UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Semua telah mewajibkan agar kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda mengalokasikan 40 persen dari total anggaran untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM di sekitarnya. Terkait penayangan UMKM di e-Katalog, Presiden Jokowi telah menargetkan agar target 1 juta UMKM dapat onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada akhir 2022. Dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jajaran pemerintah tidak perlu lagi menggunakan produk impor. #pemerintah