Kata Mahfud Perppu Cipta Kerja Selamatkan Ekonomi

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 9 Januari 2023 00:14 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan, Mahfud MD, mengklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertujuan menyelamatkan ekonomi masyarakat. Mahfud menjelaskan, Perppu Cipta Kerja dibuat oleh Pemerintah karena situasi krisis ekonomi global. Menurut Mahfud, di tahun 2023 diprediksi dunia internasional akan mengalami perfect storm. Kata dia, perfect storm adalah badai ekonomi, resesi, inflasi, stuckflasi, krisis energi, dan sebagainya. "Ini saya bicara dunia global seperti halnya di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengritik ini UU Cipta Kerja. Tapi, karena saya ikut sidang kabinet, jadi saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan, tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang yaitu Perppu Cipta Kerja," katanya kepada wartawan, Minggu (8/1). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menamahkan, ada empat lembaga keuangan internasional menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi global. Empat lembaga itu adalah World Bank, IMF, IDB, dan OECD. Mereka, kata Mahfud memperkirakan pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 sampai maksimal 5 persen. "Sementara proyeksi atau target kita, Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi kita targetnya minimal 5,3 persen. Nah itu situasi global," kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan, perang Ukraina dan Rusia juga akan menyebabkan terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, inflasi yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik. Sehingga, kata dia, pemerintah harus melakukan antisipasi berdasarkan hitung-hitungan lembaga ekonomi dunia tersebut. Sebagai langkah atisipasinya yaitu membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat dan ekonomi Indonesia. Maka dari itulah dikeluarkan Perppu Ciptaker ini. "Maka, dikeluarkanlah Perppu. Perppu itu alasan mendesaknya ya itu tadi, alasan ekonomi global, sehingga perlu langkah strategis, maka Perppu itu sudah disesuaikan dengan perintah MK bahwa UU Ciptaker itu harus disesuaikan dengan sistem Omnibus Law yang sudah disahkan," tukasnya

Topik:

Mahfud MD Perppu Cipta Kerja

Berita Sebelumnya

Resmi Turun! Ini Daftar Harga BBM Pertamina Per 7 Januari 2023

Berita Selanjutnya

Astra Life Tangani Keluhan 24 Nasabah yang Diduga Korban Penipuan 

Berita Terkait

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

20 jam yang lalu

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

1 hari yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

21 Oktober 2025 11:44 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB