PKS: Dana Haji Sudah Dimakan Semua! 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Januari 2023 16:34 WIB
Jakarta, MI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal temuan dana haji. Pasalnya, dana haji saat ini sudah dalam kondisi darurat. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, merespons rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69,2 juta. "Dana haji ini sudah darurat, kalau tidak terjadi kenaikan haji yang signifikan, keuntungan haji itu sudah dimakan semua," kata Iskan kepada wartawan, Minggu (22/1). Lantas ia mencontohkan, jika ingin naik haji 10 tahun yang akan datang, keuntungan yang disimpan itu kemakan oleh haji yang sekarang. Makanya, tegas dia, KPK mengatakan kalau Kemenag tidak mengubah sistem manajemen haji bahkan modal awalnya pun akan kemakan, itu yang disebut dengan setoran awal. "Berarti temuan KPK itu keuntungannya sudah tergerus. Kalau dulu biaya indirect cost itu 25 persen sekarang udah 50 persen artinya sudah minus, jadi tidak ada," bebernya. Kalau jemaah haji yang berangkat tahun ini harus membayar Rp 45 juta, tambah dia, itu tidak adil. Untuk itu, Iskan meminta pemerintah bertanggung jawab dari akibat yang terjadi saat ini sehingga tidak ada beban yang ditanggung jemaah haji. Karena, beber dia, banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, pemerintah harusnya memberikan modal awal juga. "Agar kemudian tidak merugikan para jemaah haji," tandasnya.

Topik:

PKS KPK kemenag haji

Berita Sebelumnya

Inaugurasi Pertama Lion Air dari Tiongkok: Shenzhen - Bali

Berita Selanjutnya

DPR Bongkar Kesalahan Pengelolaan Dana Haji, 70 Persen Masuk Kantong Kemenkeu!

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

15 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

19 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

19 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

19 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

1 hari yang lalu