Kredit Perbankan Bakal Marak di 2023, PSI Berharap Pengawasan OJK Lebih Ketat Lagi

Albani Wijaya

Diperbarui 6 Februari 2023 22:01 WIB

Kredit Perbankan Bakal Marak di 2023, PSI Berharap Pengawasan OJK Lebih Ketat Lagi

Jakarta, MI - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus ekstra ketat, supaya konsumen lebih terlindungi dan dunia perbankan semakin kredibel. Pasalnya, kinerja sektor keuangan yang terus membaik ditunjukan dengan pertumbuhan positif kredit perbankan yang diprediksi sekitar 10% sampai 12% secara tahunan di 2023 ini. Menurut Juru Bicara DPP PSI Bidang Ekonomi, Andre Vincent Wenas, hal ini senada dengan prediksi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta. “Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10 sampai 12%, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7 sampai 9%,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2). Andre menambahkan, bahwa pada tahun 2022 lalu kredit perbankan tumbuh 11,4% atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit selama 5 tahun sebelum prahara pandemi COVID-19 yakni sebesar 8,9%. Dinamika pasar modal juga menunjukkan kegairahan, nilai emisi bisa mencapai Rp 200 triliun. Sementara di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) piutang pembiayaan diperkirakan tumbuh 13% sampai 15%. "Sedangkan dari sisi Aset asuransi jiwa dan asuransi umum tumbuh 5% sampai 7%, padahal ini tengah dilakukan program reformasi yang dilakukan OJK. Aset Dana Pensiun juga diperkirakan tumbuh 5% sampai 7%," ungkapnya. Untuk itu, PSI berharap OJK terus meningkatkan kapasitasnya dan pelayanannya. “Peran OJK harus terus diperkuat, beberapa prioritas kebijakan yang perlu dikerjakan selama 2023 ini yaitu di sektor jasa keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi peran sektor keuangan dan meningkatkan layanan dan penguatan kapasitas OJK,” kata Andre melanjutkan. Penguatan industri jasa keuangan bakal dilengkapi dengan kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, melalui preemptive measures. Menurut Andre, edukasi masif ke publik untuk meningkatkan literasi keuangan, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, serta penguatan fungsi gugatan perdata oleh OJK. Sedangkan, tambah Andre, demi menjaga pertumbuhan ekonomi, OJK akan mendorong sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau. Juga menggiatkan investasi syariah di Indonesia. Dalam rangka perlindungan konsumen dan investor, Andre menegaskan, OJK harus fokus pada upaya penyelesaian yang cepat dan adil terhadap konsumen keuangan, namun tetap memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan pengenaan sanksi keuangan yang berat. “Memasuki tahun politik 2023 ini, OJK harus terus memantau dan mendorong untuk disahkannya RUU Perampasan Aset Koruptor serta RUU Penggunaan Uang Kartal yang telah masuk dalam prioritas Prolegnas 2023 di DPR,” demikian Andre Vincent Wenas.

Topik:

OJK PSI perbankan

Kredit Perbankan Bakal Marak di 2023, PSI Berharap Pengawasan OJK Lebih Ketat Lagi

Berita Sebelumnya

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang RI Masih Termasuk Sehat

Berita Selanjutnya

Dukung Konektivitas IKN, Super Air Jet Tawarkan Rute Super Populer Balikpapan dari Batam, Bandung dan Manado

Berita Terkait

KPK Ternyata Sudah Periksa Saroni, Ini Kasusnya

31 Ribu Rekening Terindikasi Judi Online Dilaporkan Menkomdigi ke OJK

Ada 6 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus OJK

Gagal Bayar ke Lender, Dana Syariah Indonesia (DSI) Disanksi OJK

Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa Dicabut OJK

Izin Usaha BPR Artha Kramat Dicabut OJK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K