Subsidi Motor Listrik Rp 1,4 T, Pemerintah Abaikan Keselamatan Rakyat

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 9 Maret 2023 04:18 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,4 triliun ditengah tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor.  Pemerintah dinilai tak peka terhadap keselamatan rakyat. Padahal, Indonesia kini krisis tranportasi umum dan keselamatan lalu lintas. Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) tidak butuh motor listrik tetapi butuh tambahan modal usaha. "Kondisi sekarang, setiap UMKM sudah punya motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya," ujar Djoko Setijowarno kepada Monitor Indonesia, Kamis (9/3) menanggapi program pemerintah yang mensubsidi motor listrik hingga triliunan rupiah. Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan bisa punya motor. Menurutnya, Indonesia belajar dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal dan tidak menyeluruh. Di luar negeri, angkutan umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi. Dan bukan target motor listrik. Bahkan, tidak ada kebijakan motor listrik seperti di Indonesia, karena mereka paham sekali risiko motor lebih tinggi ketimbang mobil. Dikatakan, membenahi transportasi umum dengan kendaraan listrik akan didapat menekan emisi udara, mereduksi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan dan menurunkan angka inflasi di daerah. Dana motor listrik sebesar Rp 1,4 triliun bisa digunakan untuk membenahi angkutan perkotaan di 20 kota. "Program ini rawan penyalahgunaan. Oleh sebab itu KPK harus mengawasi sejak awal digulirkan. Subsidi atau insentif diberikan untuk warga tidak mampu. Warga yang bisa beli motor dan mobil ada kelompok orang mampu, sehingga tidak perlu diberikan subsidi atau insentif," jelas Djoko. Djoko mengungkap sebanyak 75 % - 80 % kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Seharusnya, kata dia, pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan dan dampaknya sudah seperti sekarang. Ekonomi dan Keselamatan harus bisa disandingkan. "Banyak negara bisa, kenapa Indonesa tidak? Di Indonesia banyak orang pintar, jauh lebih pintar dari beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi Indonesia tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas," sindirnya. Secara individu, demikian Djoko, rakyat Indonesia unggul tapi secara negara Indonesia mandul. Pemerintah seharusnya membenahi angkutan umum, sehingga bisa menindahkan pemilik motor untuk menggunakan angkutan umum. Program TEMAN BUS di 11 kota, sebanyak 62% pemilik motor beralih menggunakan bus umum. Sebanyak 45% digunakan pelajar, kemudian 38,5% masyarakat umum, 15,5% lansia dan 1% disabilitas. Sedangkan usia produktif (15-30 tahun) memberikan kontribusi terbesar korban kecelakaan lalu lintas.[Lin]    

Topik:

Motor Listrik Subsidi Motor Listrik

Berita Sebelumnya

Mahfud MD Minta PPATK Lacak Transaksi Gelap Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Berita Selanjutnya

Wow!! Jam Tangan Pejabat Bea Cukai Makassar Rp 385 Juta