Jokowi Resmi Bubarkan BUMN Istaka Karya, Ini Alasannya

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 18 Maret 2023 10:11 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN Istaka Karya. Pembubaran itu dilakukan usai BUMN tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada 12 Juli 2022. Adapun pembubaran Istaka Karya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. PP itu diteken Jokowi pada Jumat (17/3). "Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," bunyi Pasal 1 aturan tersebut. Di dalam PP itu disebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. "Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi Pasal 2. Sementara itu untuk penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit. Adapun semua kekayaan sisa hasil likuidasi PT Istaka Karya akan disetorkan ke kas negara. "Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dinyatakan pailit," bunyi Pasal 3 PP tersebut.

Topik:

Jokowi BUMN Istaka Karya

Berita Sebelumnya

Pegawai Pajak Bermain Pajak: Beli Saham Hingga TPPU

Berita Selanjutnya

Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi, Segini Biaya Balik Nama BPKB Terbaru 2023 dan Syaratnya

Berita Terkait

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

46 menit yang lalu

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang meninjau secara langsung program pemberdayaan PNM kepada nasabah UlaMM dan Mekaar di Kopeng, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Menko Pangan Zulhas Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

9 Oktober 2025 21:27 WIB

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

6 Oktober 2025 16:48 WIB

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

5 Oktober 2025 18:25 WIB

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB