IMF Pertanyakan Kenapa Indonesia Melarang Ekspor Nikel dan Bauksit, PSI: Indonesia Negara Berdaulat!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 21 Maret 2023 15:46 WIB
Jakarta, MI - Baru saja Menko Luhut “menegur” International Monetary Fund (IMF) agar tidak macam-macam perihal pelarangan ekspor nikel dan bauksit oleh Indonesia. “Kita ini negara berdaulat, dan kita tidak mau terus menerus hanya ekspor bahan baku mentahan. Harus ada proses penciptaan nilai tambah, baru kemudian di ekspor sebagai produk jadi atau kalau perlu yang branded. Nilai tambahnya khan disitu,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia merangkap juru bicara bidang ekonomi dalam keterangannya, Selasa (21/3). Sejauh ini Indonesia telah berhasil menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar dollar AS pada tahun lalu. "Ini merupakan rekor tertinggi lho sejak tahun 2000. Sedangkan untuk nilai ekspor nikel saja kita mencapai 33,8 miliar dollar AS pada 2022. Dari angka itu 14,3 miliar dollar AS dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Ini kan luar biasa," ungkapnya. IMF baru-baru ini mendatangi kantor Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Jumat, 17 Maret 2023) dan menanyakan soal pelarangan ekspor raw material (critical material). Persisnya apa alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah, serta sekarang juga melarang ekspor bauksit. PSI menilai, hal ini sejalan dengan program hilirisasi industri nasional. "Saat ini kita sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan lagi bijih nikel sejak Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel. Begitu juga dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya bakal dilakukan hal yang sama," jelasnya. Indonesia mulai masuk dalam industri mobil listrik. Produksi baterai mobil listrik akan dimulai pada tahun 2024. Industrialis dari Korea dan China seperti LG dan CATL sudah mulai konstruksi pabrik di Kawasan Karawang. Ekosistemnya dari hulu ke hilir. “Ingat lho, dalam perdagangan internasional saat ini Indonesia tidak sedang melawan siapapun, justru kita bermaksud untuk bersahabat dengan siapa saja. Kita terbuka untuk aliansi dan justru mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangannya di Indonesia,” kata Andre lebih lanjut. Andre Vincent Wenas menegaskan, bahwa untuk menjadi negara maju itu hak setiap negara, yang menjadi kewajiban adalah memperjuangkannya. "Kita punya aturan main atau regulasi yang harus mereka patuhi. Kita negara berdaulat, jangan macam-macam, apalagi mencoba menghalangi Indonesia jadi negara maju. Mari beraliansi saja, khan lebih enak begitu," pungkasnya. #PSI

Topik:

PSI

Berita Sebelumnya

Daftar 10 Miliarder Muda Dunia versi Forbes: Tak Ada dari Pegawai Dirjen Pajak Kemenkeu RI

Berita Selanjutnya

TPPU Rp 349 T Kemenkeu Rawan Tenggelam! Ekonom Sebut Dua Menteri Ini Tak Bisa Dilawan

Berita Terkait

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

13 Oktober 2025 16:58 WIB

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin Diminta Tak Ragu Jebloskan Komisaris ID Food Silfester Matutina ke Penjara

10 Agustus 2025 11:36 WIB

Politik
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (Foto: Istimewa)

FOLU Net Sink 2030: Strategi Penyelamatan Hutan atau Partai?

25 Juli 2025 07:57 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Presiden Prabowo: Sedikit Emosional Kalau Mendengar Kata-kata PSI

21 Juli 2025 12:15 WIB

Politik
Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie (Foto: Ist)

Ketua Dewan Pembina PSI Sebut Jokowi Jadi Bagian Dari Partainya

19 Juli 2025 17:09 WIB

Politik
Kaesang Pangarep (tengah) bersama Ronald A Sinaga atau Bro Ron (kiri) danAgus Mulyono Herlambang (kanan) di acara Kongres PSI, Solo, Jawa Tengah (Foto: Ist)

Kaesang Resmi Terpilih Jadi Ketum PSI Periode 2025-2030

19 Juli 2025 16:38 WIB