Kemenkeu Sebut Kantor Pajak Punya Debt Collector Sendiri

Albani Wijaya

Diperbarui 10 April 2023 02:59 WIB

Kemenkeu Sebut Kantor Pajak Punya Debt Collector Sendiri

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa Kantor Pajak sudah memiliki debt collector yaitu juru sita pajak negara (JSPN). Dalam menjalankan tugasnya, kata dia, JSPN selalu dilengkapi dengan surat tugas dan ada perintah jelas jika ada tunggakan pajak. Demikian disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo merespons viralnya cerita artis Soimah soal pengalamannya dengan petugas pajak. "Soimah sendiri tidak pernah diperiksa kantor pajak dan tercatat tak ada utang pajak. Lalu, buat apa didatangi sambil membawa debt collector?" kata Yustinus dikutip pada Senin (10/4). Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani meminta tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. "Saya mendapat kiriman video dari mas @masbutet yang mengadu ke saya mengenai keluhan dan kekesalan Bu @showimah akibat perlakuan "aparat pajak". Saya meminta tim @ditjenpajakri melakukan penelitian masalah yang dialami Bu Soimah," tulisnya dalam sebuah postingan di akun Instagram resminya @smindrawati, seperti dikutip Monitor Indonesia, Senin (10/4). "Kami akan terus melakukan perbaikan pelayanan. Terima kasih atas masukan dan kritikan yang konstruktif. Untuk Indonesia yang lebih baik!" tambah Sri Mulyani. Dalam unggahannya, Sri Mulyani melampirkan video yang berisi penjelasan yang dinarasikan oleh salah satu pegawai DJP. Penjelasan pertama terkait dengan masalah Soimah pada tahun 2015 saat Soimah membeli rumah. Mengikuti kesaksian Soimah di Notaris, patut diduga yang berinteraksi adalah instansi di luar kantor pajak yang berkaitan dengan jual beli aset berupa rumah. Dalam video tersebut juga disampaikan bahwa jika adanya interaksi antara Soimah dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantul hanyalah untuk memvalidasi transaksi nilai rumah tersebut. Validasi dilakukan di kantor pajak kepada penjual, bukan kepada pembeli untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan memang sesuai dengan ketentuan, yaitu harga pasar yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Soimah menceritakan pengalamannya tersebut kepada budayawan Butet Kertaradjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan siniar bertajuk 'Blakasuta'. Soimah menceritakan lebih lanjut, bagaimana pihaknya diperlakukan tidak baik oleh 'debt collector' pajak untuk menagih pajak penghasilannya. Kejadian itu terjadi 2015 silam. Saat kedatangan oknum pegawai pajak itu, Soimah mengaku masih ada di Jakarta, sehingga hanya orang-orang di rumah yang mengetahuinya. "Tahun 2015 datang ke rumah orang pajak, buka pagar tanpa kulonuwun (permisi), tiba-tiba di depan pintu yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya saya dicurigai," kata Soimah, dikutip dari tayangan Youtube bertajuk 'Blakasuta'. Hingga akhirnya, Soimah menjelaskan, saat awal-awal dirinya mencapai kesuksesan, dan uang yang berhasil dia kumpulkan lewat pekerjaannya dia gunakan untuk membantu keluarga dan kerabatnya. Oknum petugas pajak itu, kata Soimah lantas meminta dirinya menampilkan bukti dengan memberikan nota keuangannya. "Masa saya bantu keluarga gak boleh, dimintai nota. Masa aku bantu-bantu keluarga harus minta nota. Jadi, gak percaya, harus pakai nota," tuturnya. Urusan pengumpulan nota itu, kata Soimah terus berlanjut setiap tahun, agar seniman asal Pati, Jawa Tengah ini tidak melulu dicecar pegawai pajak. "Hidup kok setiap tahun ngurusin nota dan pajak doang. Yang saya urusi banyak. Kalau ngomong gak percaya, harus pakai nota," ungkapnya. Pengalaman tak mengenakan Soimah dengan oknum pegawai pajak tak berhenti sampai disitu. Rumah yang dia beli seharga Rp 430 juta itu, ditolak oleh notaris. Karena berdasarkan perhitungan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (nilai jual obje pajak/NJOP) oleh petugas pajak, nilai wajar rumah Soimah mencapai Rp 650 juta. Kemudian juga, Pendopo Tulungo yang saat itu masih dibangun oleh Soimah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, juga kerap 'digerebek' oknum pegawai pajak. Saat kejadian ini berlangsung, Soimah mengaku masih di Jakarta untuk bekerja. "Saya di Jakarta, saya dapat laporan. Ini orang pajak apa tukang, jam 10 sampai jam 5 sore (mengukur luasan pendopo). Pendopo itu dinilai hampir Rp 50 miliar. Padahal saya yang bikin, total belum tahu habisnya berapa. Tapi orang pajak menilai hampir Rp 50 miliar," tuturnya. "Di sisi sedih, tapi juga senang. Kalau laku Rp 50 miliar, beli aja nih dan saya bayar (hasil penjualan pendopo) buat aku bayar pajak," kata Soimah berkelakar. Pengalaman tak mengenakan dengan petugas pajak pun, kata Soimah terjadi juga baru-baru ini. Disaat masa akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak pada 31 Maret 2023. Soimah dirongrong pegawai pajak untuk segera lapor pajak. "Tahun ini (2023), abis kejadian ini, 'segera bayar pajak'. Kayak ngoyak-ngoyak maling. Maret ini, padahal ini nota-nota di Jakarta," jelas Soimah. Soimah pun meminta petugas pajak untuk sabar, karena dirinya tidak lari dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Topik:

Sri Mulyani debt collector kemenkeu Soimah

Kemenkeu Sebut Kantor Pajak Punya Debt Collector Sendiri

Berita Sebelumnya

Jangan Sampai Pasar Dalam Negeri Dikuasai Produk Asing

Berita Selanjutnya

Rahmat Waluyanto, Mantan Wakil Ketua OJK Meninggal Dunia

Berita Terkait

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

Menkeu Purbaya akan Tindak Tegas Pegawai Bea Cukai Terlibat Peredaran Rokok Ilegal

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

Setop Rapat Tiba-tiba, Misbakhun Dicurigai Takut Purbaya Bongkar Korupsi di Kemenkeu dan DPR

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K