Pembangunan Smelter Bauksit Terbengkalai, PSI: Komitmen Pemerintah Harus Dikawal Ketat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Juni 2023 23:23 WIB
Jakarta, MI - Setelah larangan ekspor biji nikel mentah, per Sabtu, 10 Juni 2023 pemerintah resmi melarang ekspor Bauksit mentah. Ini dalam rangka merealisasikan program hilirisasi komoditas tambang Indonesia “Dari 8 smelter bauksit yang direncanakan cuma 1 yang ada progres, itu pun masih jauh dari target. Sedangkan 7 lainnya sengaja ditelantarkan oleh investornya. Rupanya masih ada yang belum percaya atau yakin dengan komitmen pemerintah untuk program hilirisasi, kerena itu langkah tegas untuk melarang ekspor biji bauksit adalah langkah tegas yang perlu untuk memberi sinyal tentang keseriusan pemerintah,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dalam keterangannya pada Minggu (10/6). Pernyataan PSI ini senada dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang bilang bahwa pelarangan ekspor bauksit ini sebagai upaya pemerintah mendorong hilirisasi komoditas tambang, Diharapkan bauksit dari Indonesia ini tidak lagi diekspor dalam bentuk ore atau bauksit yang belum diproses. “Kita sepakat dengan pemerintah yang melarang ekspor bauksit lantaran pembangunan fasilitas pemurniannya (smelter) tidak jga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Waktu kementerian ESDM meninjau lapangan ditemukan fakta lapangan 7 dari 8 smelter bauksit itu masih berbentuk tanah lapang. Padahal sebelumnya mereka melaporkan sudah 32% bahkan ada yang 66% pembangunannya. Ini khan pembohongan besar,” kata Andre melanjutkan. Adapun 7 smelter itu masing-masing dibangun oleh PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, serta PT Laman Mining. “Reaksi dari pembeli bauksit mentah saat ini mesti diantisipasi, misalnya mereka mengajukan gugatan. Tapi kita harus terus kasih pengertian bahwa negara kita yang tidak mau terus-terusan ekspor biji mentah. Indonesia harus bisa menikmati nilai tambahnya juga dong.” “Indonesia sudah berani berkorban lho, dengan serta merta melarang ekspor bauksit ini kita menanggung risiko berkurangnya penerimaan negara sebesar USD 34,6 juta, ini setara dengan Rp 515 miliar dengan asumsi kurs yang Rp 14.900,-. Kalau sepanjang tahun 2023 ini artinya sebanyak 8,09 juta ton, nilainya jadi USD 288,52 juta atau Rp 4,3 triliun.” “Karena itu program hilirisasi seperti ini mesti dikawal ketat, tak bisa dibiarkan atau dilepas sepenuhnya pada pengusaha yang selalu mencari celah untuk kembali ekspor biji mentahan, walau itu memang lebih mudah dan cepat untung. Tapi nilai tambah terbesarnya khan ada di produk turunannya, maka smelter bauksit adalah keharusan kalau kita serius dengan hilirisasi ini,” pungkas Andre menutup keterangannya.

Topik:

PSI Bauksit

Berita Sebelumnya

Erick Thohir Tunjuk Shadiq Akasya Jadi Dirut Baru Bio Farma

Berita Selanjutnya

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jangan Sebatas Gagasan

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin Diminta Tak Ragu Jebloskan Komisaris ID Food Silfester Matutina ke Penjara

10 Agustus 2025 11:36 WIB

Hukum
PT Antam (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Antam Kehilangan Kesempatan Manfaatkan USD3.165.031,43 untuk Bayar Denda Ekspor Bauksit

31 Juli 2025 21:46 WIB

Politik
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (Foto: Istimewa)

FOLU Net Sink 2030: Strategi Penyelamatan Hutan atau Partai?

25 Juli 2025 07:57 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Presiden Prabowo: Sedikit Emosional Kalau Mendengar Kata-kata PSI

21 Juli 2025 12:15 WIB

Politik
Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie (Foto: Ist)

Ketua Dewan Pembina PSI Sebut Jokowi Jadi Bagian Dari Partainya

19 Juli 2025 17:09 WIB

Politik
Kaesang Pangarep (tengah) bersama Ronald A Sinaga atau Bro Ron (kiri) danAgus Mulyono Herlambang (kanan) di acara Kongres PSI, Solo, Jawa Tengah (Foto: Ist)

Kaesang Resmi Terpilih Jadi Ketum PSI Periode 2025-2030

19 Juli 2025 16:38 WIB