Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Punya Komitmen Membangun Angkutan Umum

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Juni 2023 14:08 WIB
Jakarta, MI - Kota yang maju bukanlah kota yang warga miskinnya menggunakan mobil. Melainkan kota, yang sukses membuat orang kaya menggunakan transportasi umum. Demikian disampaikan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, mengutip Wali Kota Bogota 1998-2000. Djoko menilai, saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang paling representatif untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air. "Karena BRT Trans Jakarta kini telah terhubung angkutan feeder (Jaklingko), sebagai angkutan pengumpan. Selain itu, BRT Transjakarta juga didukung moda lain seperti KCI, MRT, LRT, Kereta Cepat yang terkoneksi atau terintegrasi," kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (11/6). Data PT Trans Jakarta per Mei 2023 menyebutkan, Trans Jakarta memiliki 394,4 km panjang koridor dan 2.326,3 km non koridor. Dilayani oleh 19 operator dengan 4.265 armada, terdiri 167 articulated bus, 934 single bus, 293 maxi bus, 289 low entry bus, 107 medium bus, 2.419 micro bus, 28 double decker bus, 30 low entry bus EV, 100 royal trans, dan 26 Transjakarta cares. Terdapat 232 rute dengan 13 rute utama (busway) dan 8 tipe layanan. Cakupan populasi terlayani Transjakarta, meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004, cakupan populasi terlayani hanya 1,8 persen. Tahun 2006 (2,1 persen), tahun 2007 (12,8 persen), tahun 2009 (16 persen), tahun 2010 (21,0 persen), tahun 2011 (21,5 persen), tahun 2013 (23,2 persen), tahun 2014 (23,6 persen), dan tahun 2015 (24,2 persen). Tahun 2016, angkanya bertambah menjadi 36,0 persen. Meningkat lagi pada tahun 2017 (42,0 persen), tahun 2018 (63,0 persen), tahun 2019 (79,5 persen), tahun 2020 (82,4 persen), tahun 2021 (82,1 persen), dan tahun 2022 (88,2 persen). Sementara data dari PT Surveyor Indonesia sebagai Manajemen Pengelola Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) di 10 kota menunjukkan, sejak 1 Januari 2022 hingga 18 Mei 2023, Transjakarta sudah mengangkut 42.920.645 penumpang dengan tingkat isian ( load factor) 48 persen. Tingkat isian pada triwulan I tahun 2023 untuk Trans Metro Deli (Medan) dilaporkan mencapai 39,08 persen, Trans Musi Jaya di Palembang (23,71 persen), Batik Solo Trans di Surakarta (35,38 persen), Trans Jogja di Jogjakarta (46,68 persen), dan Trans Metro Dewata di Denpasar (31,88 persen). Sementara Trans Metro Pasundan di Bandung mencatat angka 50,78 persen, Trans Banyumas di Purwokerto (63,71 persen), Trans Semanggi di Surabaya (39,19 persen), Trans Mamminasata di Makassar (34,75 persen) dan Trans Banjarbakula di Banjarmasin (50,85 persen). Ada penurunan jumlah penumpang, saat layanan itu tak lagi digratiskan. Alasannya, pengguna mengeluarkan ongkos transportasi lebih mahal, ketimbang menggunakan sepeda motor. Karena berpindah koridor, harus membayar lagi. Agar warga kembali menggunakan BTS, maka mulai 1 Juli 2023, akan diterapkan konsep sekali membayar. Meski berganti moda, tarif tidak bertambah (selama 2 jam). Selain itu, juga ada tarif terintegrasi layanan untuk golongan khusus (pelajar, lanjut usia/lansia dan disabilitas) sebesar Rp 2 ribu "Bisa jadi, setelah penerapan tarif baru, akan terjadi penambahan warga menggunakan Bus BTS di 10 kota," kata Djoko. Terkait hal tersebut, PT Surveyor Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi terhadap penyelenggaraan angkutan umum perkotaan skema pembelian layanan. Pertama, diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah dalam mendukung program layanan ini. Agar dapat berlanjut, hingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Kedua, kesiapan skema pendanaan program BTS. Terutama, ketika operasional layanan Teman Bus diserahkan kepada pemerintah daerah, beserta legalitas yang diperlukan. Ketiga, meningkatkan dan mendorong potensi demand dan shifting pengguna kendaraan pribadi ke BTS. Antara lain melalui push and pull strategy, serta mensosialisasikan BTS. Keempat, revitalisasi prasarana mendukung layanan BTS. Kelima, menyiapkan roadmap keberlangsungan layanan BTS, serta skema handover dan capacity building. Keenam, mempersiapkan kelembagaan manajemen pengelola, yang akan melakukan monitoring dan evaluasi layanan dan kinerja operasional Teman Bus, beserta sistem teknologi. Djoko mengingatkan, berpindah (shifting) dari kenyamanan penggunaan angkutan pribadi menuju angkutan massal adalah tugas kita bersama. "Kebutuhan transportasi kini tak hanya sebatas ramah dan nyaman, tetapi juga harus berkelanjutan dan mempermudah perpindahan dari satu moda ke moda lain (integrasi antarmoda). Serta mendukung konektivitas antar titik CBD," jelas Djoko. Dia memaparkan, subsidi angkutan penumpang perkotaan ditujukan untuk menstimulasi pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Pull strategy yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dapat berupa subsidi Angkutan berupa Sarana maupun Prasarana, subsidi Angkutan berupa biaya operasional (BTS), dan lisensi operator dan sanksi kepada operator yang melanggar standar pelayanan. Sedangkan push strategy yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dapat berupa analisis Jaringan Angkutan Pengumpan (feeder), kebijakan Ganjil Genap, bus priority melalui Area Traffic Control System, dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, juga ada pengaturan ruang jalan, pembatasan waktu kendaraan yang masuk ke kawasan tertentu, biaya parkir yang mahal, masuk berbayar di jalan protokol ( Electronic Road Pricing), mewajibkan ASN Pemda menggunakan angkutan umum saat bekerja, serta mengajak pelajar dan mahasiswa menggunakan angkutan umum. Terkait hal ini, Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Robby Kurniawan mengungkap adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan BTS. Pertama, adanya friksi di lapangan dengan operator angkutan umum eksisting, yang menginginkan perlakuan dan fasilitas yang sama terutama terkait tarif. Sehingga, aturan mengenai tarif perlu dibuat dengan mempertimbangkan ability to pay (kemampuan untuk membayar) dan willingness to pay (kesediaan untuk membayar). Kedua, skema BTS membutuhkan kelembagaan yang jelas. Merespons hal ini, Kementerian Perhubungan berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Ketiga, belum tersedianya angkutan pengumpan. Sehingga, perlu penataan jaringan angkutan perkotaan dari pemerintah daerah atau penataan ulang jaringan trayek eksisting, untuk menjadi angkutan pengumpan. Keempat, belum tersedianya infrastruktur dan fasilitas penunjang integrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, saat ini telah terjadi krisis angkutan umum. Total jenis kendaraan di Indonesia pada tahun 2021 dilaporkan mencapai 141.992.573 unit. Terdiri dari 120.042.298 unit sepeda motor (84,5 persen), mobil penumpang 16.413.348 unit mobil penumpang (11,6 persen), 5.299.361 unit mobil barang (3,7 persen) dan sisanya 257.565 unit bus (0,2 persen). "Sudah pasti, jumlah angkutan perkotaan kurang dari 0,2 persen. Karena masih ada angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan perdesaan yang populasinya sangat minim," papar Djoko. Hal ini membuktikan, populasi angkutan umum sangat minim sekali. Sementara populasi sepeda motor, mencetak angka terbesar. Sudah barang tentu, penggunaan bahan bakar minyak menjadi jauh lebih banyak. Di sisi lain, Indonesia mengimpor BBM lebih dari 50 persen kebutuhan nasional. Belum lagi angka kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan. "Makanya, untuk menangani krisis angkutan umum, perlu komitmen pemerintah dari pusat hingga daerah," pungkas Djoko.

Topik:

Djoko Setijowarno Angkutan Umum

Berita Sebelumnya

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jangan Sebatas Gagasan

Berita Selanjutnya

Mahfud MD Tak Tahu Pemerintah Punya Utang Rp 179 Miliar ke Jusuf Hamka

Berita Terkait

Opini
Pemerhati Transportasi Muhammad Akbar. Foto: Dok MI/Istimewa

Ojol Populer, Tapi Benarkah Layak jadi Angkutan Umum?

26 Agustus 2025 22:50 WIB

Ekonomi
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (Foto: Dok MI)

Menhub Tak Punya Sikap, Menkoinfra Senang Seremonial, Bagaimana Sikap Angkutan Umum?

16 Februari 2025 19:51 WIB

Nusantara
Seorang pria pamerkan kelaminnya dalam angkot (Foto: Tangkap Layar)

Viral! Seorang Pria di Padang Perlihatkan Alat Kelaminnya dalam Angkot

4 Januari 2025 11:35 WIB