Dugaan Kick Back Bank Mayapada, Ekonom Minta OJK Periksa Dato Sri Tahir

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Juni 2023 01:19 WIB
Jakarta, MI - Pengamat ekonomi dari Unas VJ, Ahmad Nur Hidayat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memeriksa Dato Sri Tahir selaku pemilik bank Mayapada yang diduga kecipratan dana dari Ted Sioeng, debitur Bank Mayapada. Menurut Nur Hidayat, adanya kick back (Suap) dari debitur kepada petugas, apalagi pemilik bank, jelas menyalahi aturan perbankan. Bila terbukti pelakunya adalah petugas atau karyawan bank, maka tegas dia, bisa dipidana. "Bila pelakunya pemilik bank, maka bank-nya harus diawasi ketat," tegas Nur Hidayat kepada wartawan, Selasa (20/6). Di masa lalu, lanjut dia, krisis perbankan pada 1998 karena pemilik bank yang memperkaya diri dari kredit. Yang berujung kepada banyaknya kredit macet. "Karena pemberian kredit yang asal-asalan, sehingga membebani stabilitas sistem perbankan," katanya. Untuk itu OJK tak perlu takut untuk memeriksa pemilik Bank Mayapada, Dato Sri Tahir yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Karena, aturan adalah aturan,” tegasnya. Sejumlah praktik fraud di internal lembaga keuangan, tambah Nur Hidayat, ujung-ujungnya konsumen atau nasabah bank atau non bank yang menjadi korban. Maka dari itu Nuir Hidayat menegaskan bahwa OJK juga harus waspada karena praktik fraud dari internal lembaga keuangan, sudah banyak terjadi. "Mulai kasus Minna Padi Aset, Wanaartha Life, Pan Pacific Insurance, Kresna Life, Jiwasraya, Asabri, Bumiputera, IndoSurya, atau Bukopin. Kini muncul lagi Bank Mayapada,” bebernya. Saat ini, OJK di bawah kendali Mahendra Siregar harus jeli dan lebih berani dalam mencegah praktik fraud, baik perbankan maupun non bank. Tidak tertutup kemungkinan ada oknum OJK yang terlibat. “Bisa jadi fraud seperti saat ini, melibatkan jejaring yang tak hanya kreditur dan debitur saja. Namun, melibatkan oknum di OJK juga,” pungkasnya. Sebagaimana diketahui, terungkapnya praktik penyimpangan kredit di Bank Mayapada ini, berawal dari pengusaha Ted Sioeng mendapat fasilitas kredit di Bank Mayapada sebesar Rp1,3 triliun, selama 7 tahun (2014-2021). Dinilai tak menjalankan kewajiban, Bank Mayapada menyita aset Ted serta mempolisikannya. Selanjutnya, Ted bersama putrinya, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Mahfud MD, Ted buka-bukaan. Dia menyampaikan adanya setoran untuk Dato Sri Thahir, selaku pemilik Bank Mayapada. Angkanya mencapai Rp525 miliar. Kalau benar, praktik tak lazim terjadi di Bank Mayapada, di mana Ted adalah debitur yang tak patuh menjalankan kewajiban, namun terus diguyur kredit. Tentu saja, cukup mencurigakan. Apakah ada kaitannya dengan kick back Rp525 miliar itu? Nah, keganjilan-keganjilan ini harus dibuka OJK sampai tuntas. Sejatinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengaudit pengawasan OJK terhadap perbankan pada 2017-2019. Temuannya, Bank Mayapada berkali-kali mengguyur kredit kepada para debitur bermasalah. Angka kreditnya mencapai Rp4,3 triliun. Selain itu, BPK menemukan Bank Mayapada sering melanggar batas maksimum kredit terhadap 4 korporasi. Jumlahnya mencapai Rp 23,56 triliun. Anehnya, OJK diam saja. Tak ada sanksi apalagi upaya menyelidiki lebih jauh pelanggaran ini.

Topik:

OJK BPK Wantipres Bank Mayapada Mayapada Dato Sri Tahir

Berita Sebelumnya

Resmikan Expo Pengawasan Intern 2023, Kepala BPKP: Selamat Berkolaborasi

Berita Selanjutnya

Proses Penyusunan RAPBN 2024 Dimulai, PSI: Optimis Namun Tetap Waspada!

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

BPK Bongkar Kemahalan Harga Pekerjaan Jalan di PTPN II

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ternyata Sudah Periksa Saroni, Ini Kasusnya

21 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid (Foto: Istimewa)

31 Ribu Rekening Terindikasi Judi Online Dilaporkan Menkomdigi ke OJK

1 hari yang lalu

Ekonomi
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono (Foto: Istimewa)

Ada 6 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus OJK

30 Oktober 2025 15:23 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI)

Gagal Bayar ke Lender, Dana Syariah Indonesia (DSI) Disanksi OJK

30 Oktober 2025 14:31 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa Dicabut OJK

29 Oktober 2025 12:02 WIB