BUMN Soal Mandalika: Wajarlah Rugi, Mana Ada Orang Langsung Jualan Untung

Rizky Amin

Diperbarui 22 Juni 2023 16:21 WIB

BUMN Soal Mandalika: Wajarlah Rugi, Mana Ada Orang Langsung Jualan Untung

Jakarta, MI - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anggap wajar penyelenggaraan ajang balap motor Wolrd Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kerugian. "Jadi, kalau ada namanya rugi, ya wajarlah, namanya juga di mana-mana promosi pertama ya memang rugi. Mana ada orang langsung jualan untung," ujar Staf Khusus (Stafsus) III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6). Kalau semua jualan langsung untung, lanjut dia, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu. "Dan itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan," kata Arya. Arya menjelaskan bahwa kawasan Mandalika bukan hanya untuk pembangunan sirkuitnya, namun juga dengan seluruh fasilitas dan infrastrukturnya. Menurutnya pembangunan kawasan Mandalika merupakan upaya Indonesia untuk membangkitkan pariwisata saat itu. "Kita dulu corona, kita sudah divaksinasi sekarang, kita geber. Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu daripada negara lain dan ada yang namanya pariwisata," bebernya. "Pariwisata adalah sektor industri paling terpukul pada saat corona dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021 akhir," tambahnya. Lebih lanjut, ia mengatakan saat pandemi Covid-19, tidak ada investor yang masuk untuk membangun infrastruktur di Mandalika sehingga BUMN yang mengerjakannya. "Bayangkan, kita baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN itu masuk ke area di mana orang belum berani masuk, supaya apa menggerakkan ekonomi," tutur Arya. Ada fasilitas yang seharusnya investor masuk, kata Arya, tetapi karena corona investor tidak mau masuk, tidak siap mereka. Maka siapa yang masuk, BUMN masuk, membangun infrastruktur yang harusnya dibangun oleh investor. "Jadi, ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata," tegasnya. Untuk itu, kata Arya, ajang WSBK yang pertama kali digelar pada akhir 2021 juga sebagai pendorong untuk meningkatkan pariwisata. "Pada saat itu semua orang itu melihat bagaimana Indonesia ternyata sangat baik dan siap pariwisatanya dan pendorong kita adalah WSBK, yang pertama pada saat itu," pungkas Arya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) mengatakan pihaknya akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK karena tidak menarik bagi investor untuk masuk sebagai sponsor. Dengan penghapusan ajang balap WSBK diharapkan akan membantu menurunkan beban perusahaan sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak membengkak setiap tahun dibandingkan apabila ajang tersebut dipertahankan. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menginginkan pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil oleh pemerintah provinsi (pemprov). Hal tersebut menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan tersebut karena harus merugi Rp100 miliar.

Topik:

Mandalika BUMN

BUMN Soal Mandalika: Wajarlah Rugi, Mana Ada Orang Langsung Jualan Untung

Berita Sebelumnya

Proses Penyusunan RAPBN 2024 Dimulai, PSI: Optimis Namun Tetap Waspada!

Berita Selanjutnya

OJK Diminta Segera Jelaskan Duduk Soal Kredit Macet di Bank Mayapada, PSI: Jangan Sampai Terulang Skandal Bank Century

Berita Terkait

KPK Kasih Paham Bahlil soal Tambang Ilegal Dekat Mandalika

Bahlil Serahkan Temuan Tambang Ilegal Dekat Mandalika ke Penegak Hukum

Komisaris BUMN "Bedakin" Lapkeu Demi Bonus Siap-siap Diaudit!

Rosan Ungkap Komisaris Kerap Bantu Poles Laporan Keuangan BUMN

Nah Lho! Di UU BUMN Baru, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara!

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K