Eks Sekretaris BUMN Sebut China Penikmat Kebijakan Dibungkus dengan Nama Hilirisasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Juli 2023 15:38 WIB
Jakarta, MI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai kebijakan hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo menguntungkan China. Lantas dia menyebut China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi. “China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi,” kata Said Didu, Selasa, (4/7). Pegiat media sosial ini pun membeberkan talasan kebijakan hilirisasi itu hanya menguntungkan China. Kata dia, penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 persen smelter nikel yang bebas pajak dan pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah. “Penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 % smelter nikel yang bebas berbagai jenis pajak, pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah,” pungkasnya. Sebelumnya, ekonom senior INDEF Faisal Basri menyebut, apabila hilirisasi bijih nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri, hilirisasi malah menopang industrialisasi di China. “Biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak,” kata Faisal Basri. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyoroti Presiden Jokowi yang mengklaim keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya sekitar 15 triliun akan bertambah menjadi US$20,9 miliar atau Rp360 triliun. Sementara dampak dari harga komoditas yang naik saat ini serta jumlah penambangan nikel yang meningkat. Belum lagi, tegas dia, sebagian besar bijih nikel di Indonesia, kurang lebih sebesar 95 persen, diolah oleh perusahaan smelter China yang beroperasi di Indonesia. “Sudah saatnya pemerintah mendorong pembangunan smelter milik warga Indonesia sendiri yang akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel tersebut, sehingga kue nikel ini benar-benar dinikmati oleh rakyat kita," katanya. (AL)

Topik:

Jokowi China BUMN bijih nikel Nikel Said didu Faisal Basri Hilirasasi

Berita Sebelumnya

Inflasi Turun Secara Tahunan Tapi Naik Secara Bulanan, PSI: Efisienkan Ekonomi dengan Membangun Infrastruktur

Berita Selanjutnya

Dua Perusahaan Migas Dunia Hengkang dari Indonesia

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

1 hari yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

28 Oktober 2025 22:27 WIB

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

28 Oktober 2025 22:00 WIB

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

27 Oktober 2025 11:11 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB