Sri Mulyani Ungkap 3 Menteri yang Rajin Minta Uang ke Kemenkeu

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 4 Agustus 2023 08:46 WIB
Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada tiga menteri yang rajin meminta uang ke Kemenkeu. Hal itu diungkap Sri Mulyani dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara LPDP Festival 2023, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (3/8). Dua menteri itu adalah Mendikbud Ristek Nadiem Makariem dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kedunya rajin meminta dana anggaran pendidikan naik. "Selain LPDP, Pak Nadiem dan Pak Menteri Agama rajin minta untuk dana pendidikan naik terus, Bapak (Jokowi). Jadi tidak hanya LPDP yang naik, tapi Pak Nadiem dan Pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit," ujarnya. Sementara satu menteri lainnya adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menurut Sri Mulyani, Budi sangat agresif dalam meminta tenaga dokter spesialis hingga menyentuh 1.000 orang setiap tahunnya. "Mestinya Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) di sini, beliau juga agresif Pak (Jokowi) minta 1.000 dokter spesialis setiap tahun. LPDP memberikan beasiswa kepada dokter-dokter spesialis dengan prioritas 1.000 per tahun. Sekarang yang baru masuk 600 orang Bapak. Jadi, uangnya ada, orangnya tidak ada. Agak sombong sedikit menterinya," kelakar Sri Mulyani disambut riuh tepuk tangan. Permintaan tersebut pun tak salah. Pasalnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dialokasikan sebanyak 20 persen untuk pendidikan. Ia mengatakan, saat ini anggaran untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun telah meningkat pesat sejak hadir pertama kali di 2010, kini menyentuh angka Rp 139 triliun. "Untuk Indonesia, sejak 2010, masalahnya bukan lagi alokasi anggaran tetapi lebih daripada tantangan menggunakan anggaran secara tepat guna dan menyiapkan anak-anak agar menyiapkan diri jadi solusi tantangan jaman," katanya. Sri Mulyani mengatakan, pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan mimpi RI. Harapannya, lewat peran LPDP, dapat membantu agar anak-anak muda dapat mempersiapkan diri dan melihat tantangan ke depan sebagai sesuatu yang kecil serta menumbuhkan jiwa-jiwa kompetitif.

Topik:

Jokowi Sri Mulyani LPDP

Berita Sebelumnya

Resmi, Kemenpan RB Tetapkan 572.496 Formasi CASN 2023

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Jasindo

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB