Prabowo Sebut Banyak Anggaran Tak Disetujui Saat Covid-19, Kemenkeu Buka Suara

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut banyak anggaran yang tidak disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pandemi COVID-19. 

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (7/1) malam.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, pada masa pandemi COVID-19 dibutuhkan respons kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19 antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran.

"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh kementerian/lembaga, demi menangani dampak pandemi covid-19," kaya Yustinus, Selasa (9/1).

Menurutnya, efocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. 

K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling mendesak dan prioritas, serta kegiatan atau program yang dapat ditunda karena pandemi.

Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran.

"Pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR."

"Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," imbuhnya.

Prabowo Subianto sendiri menyinggung Sri Mulyani Indrawati saat merespons pertanyaan capres Ganjar Pranowo yang mempertanyakan kenapa kinerja Kementerian Pertahanan berdasarkan Minimum Essential Force (MEF) menurun.

"Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?" tanya Ganjar dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.

Menjawab itu, Prabowo mengatakan sudah membuat berbagai rencana kerja.

Hanya saja anggaran Kementerian Pertahanan kena banyak refocusing pada masa pandemi COVID-19 oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani.

"Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalah yang kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing," kata Prabowo.

Prabowo menyebut banyak anggaran rencana kerja yang tidak disetujui oleh Sri Mulyani. 

MEF sendiri ditargetkan mencapai 100% pada 2024 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo. (wan)