Dana Peremajaan Sawit Rakyat Hanya Rp 1,5 Triliun, Kenapa?

Jakarta, MI – Dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang awalnya disediakan sekitar Rp 6 triliun berubah menjadi Rp 1,5 triliun saat realisasinya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat Temu Wicara dengan Penerima Bantuan Dana PSR di Desa Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/1).

"Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare (ha). Ini untuk tahun pertama," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, BPDPKS punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu ha lahan per tahun agar dilakukan penanaman kembali (replanting) dengan dana yang disediakan Rp 6 triliun. Sementara, realisasi dana tahun kemarin hanya Rp1,5 triliun.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan turunya dana tersebut yaitu, pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU-nya dan lainnya.

Pemerintah sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan, di mana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai, sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua, pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," ucap Airlangga.

Di Sumatera Utara, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa di antaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini.

Sementara secara nasional, anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya direkomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," jelas dia.

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," terang Feriadi.

Feriadi mengaku, menjadi salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektar.

"Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami," tutupnya.