Menkeu Sri Mulyani Lapor BPK

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Penyerahan dokumen yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini dilakukan di Kantor Pusat BPK, Kamis (28/3/2024) lalu.

Sri Mulyani mengatakan tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, perlemahan ekonomi global, hingga fenomena suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama atau biasa disebut dengan istilah higher for longer. Selain itu, inflasi yang tinggi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi digital juga mewarnai dinamika global.

"Seluruh faktor ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia,” ujar Sri Mulyani dikutip dari akun instagram resmi miliknya, Sabtu (30/3/2024).

Pada kunjungan itu, Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN secara keseluruhan sepanjang tahun lalu, terutama terkait penerimaan negara. Dia mengklaim kinerja ini menunjukan aktivitas perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan terus ditingkatkan.

Menurut Bendahara Negara, capaian output strategis Indonesia merupakan prestasi dalam pelaksanaan APBN 2023. Dalam hal ini, peran APBN dalam melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Sri Mulyani menyatakan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja APBN.

“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh Kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP dan LKKL tentunya kita harapkan WTP untuk tahun 2023 agar betul-betul husnul khatimah dari BPK,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengklaim pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang APBN 2023 dengan sangat hati-hati agar APBN tetap berkelanjutan, mampu menjadi peredam gejolak bagi perekonomian dan melindungi masyarakat, namun di saat yang bersamaan juga tetap dapat melanjutkan agenda pembangunan.