Komisi XI Minta Pemda Tutup BUMD yang Tak Beroperasi

Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea, meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi.

Sebab menurutnya, negara akan terus mengalami kerugian dengan pembiayaan kepada BUMD di setiap tahunnya, jika BUMD tersebut tak beroperasi. 

Seperti yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut dan hasilnya dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. 

"Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya," kata Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, seperti dikutip dari laman resminya dpr.go id, Rabu (1/5/2024). 

Kata Marinus, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya dapat mencapai dana setidaknya Rp5 miliar.

"Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu?" ungkapnya.

Padahal kata Marinus, dana yang tak efektif itu seharusnya disalurkan ke sektor yang lebih tepat, seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. 

"Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas," ucapnya.

Untuk itu kata Marinus, setelah adanya bukti-bukti tersebut seharusnya pemerintah terkait harus tegas dalam hal tersebut dan menutup BUMD yang tak beroperasi. 

"Nah ini yang harus tegas ditegakkan. Kalau ada temuan dari hasil pemeriksaan seperti ini, pemerintah terkait harus tegas. Kalau tidak layak, maka langsung tutup saja BUMD nya. Tinggal perintah saja," tukasnya.