Pengunduran Diri Kepala OIKN dan Wakilnya Berdampak Negatif bagi Investasi, Seharusnya Jokowi Menahannya!

Jakarta, MI - Latar belakang mengapa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya, masih belum terjawab.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri keduanya. Menurutnya, Dhony terlebih dulu mengajukan pengunduran diri, lalu disusul Bambang.

Namun menurut Pratikno, keduanya tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya. "Ya kalau namanya mundur di surat nggak disebutkan, tentu saja kami nggak tahu juga," katanya.

Dia menjelaskan, Jokowi sudah meneken keputusan presiden (kepres) tentang pemberhentian keduanya. Selain mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Dhony, Mensesneg Pratikno juga menjelaskan siapa yang akan menggantikan posisi mereka.

Menurutnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Plt Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Menurut Mensesneg, Basuki dan Raja Juli Antoni akan menjalankan tugas tersebut sampai ditunjuknya kepala Otorita IKN dan wakil kepala Otorita IKN yang definitif. "Kita lihat perkembangan," ujar Pratikno.

Belum adanya penjelasan tentang alasan Bambang dan Dhony mundur, membuat wartawan bertanya apakah itu terkait rencana penyelenggaraan upacara peringatan 17 Agustus 2024 di IKN?

Merespons hal itu, pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan seharusnya pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dapat menahan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. 

Ini dikarenakan pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan yang digagas Jokowi sejak lama.

“Terus terang kalau untuk investor dan pasar ini menjadi berita tidak bagus. Saham-saham pasti akan turun karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya kita tahu jawabannya tetapi kita tidak bisa ngomong di publik," kata Nirwono kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Konflik-konflik di dalam, ketidaksesuaian, kata dia, pasti ada, yang membuat akhirnya Bambang dan Dhony tidak tahan lagi. 

"Tapi buat investor ini pertanda buruk bahwa koordinasinya tidak jalan, bagaimana antarinstansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa sepakat. Jadi ini, bukan angin bagus buat investasi, kabar buruk buat investor sehingga mereka harus berpikir ulang,” lanjut Nirwono.

Pun dia yakin hal ini akan membuat para investor bersikap “wait and see” setidaknya sampai pemerintahan baru terbentuk dan menunggu sikap dan komitmen dari pemerintahan Prabowo Subianto tentang keberlanjutan mega proyek ini selanjutnya.

Nirwono memproyeksikan investor yang sudah terlanjur menanamkan modal di IKN, akan sangat berhati-hati melanjutnya investasi di sana. Bagi investor ini, bisa dikatakan masa untuk menahan diri. Walaupun mereka sudah terlanjur mereka akan lebih hati-hati, tidak ngebut, tunggu dulu sampai dengan Oktober.

Artinya buat pembangunan IKN benar-benar semuanya tergantung sepenuhnya dari pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. 

"Artinya yang akan kita lihat keberhasilannya sampai dengan Agustus istilahnya adalah lebih karena pekerjaan infrastruktur dasar kota oleh Kementerian PUPR yang sudah kelihatan. Buat investor, dia hanya akan berani menunggu kondisi sampai dengan kondusif, karena ini tidak kondusif sebenarnya,” bebernya.

Menurutnya, hal realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Menteri PUPR Basuki adalah fokus menyelesaikan infrastruktur dasar kota. Basuki sedianya tidak dibebani tugas untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan lahan, karena bukan bidang kerja yang dikuasainya selama ini.

“Yang harus dipastikan menurut saya lebih realistis saja, investasi kita tinggalkan, kemudian tanah kita tahan, fokus sampai dengan Oktober infrastruktur dasar diselesaikan dulu, baru setelahnya dipikirkan ulang bagaimana kelanjutan investasi".

"Karena suka tidak suka untuk investasi dan tadi untuk masalah dengan lahan bisa ditunda. Bukan urgensi untuk kondisi saat ini, jadi beresin dulu infrastruktur dasar karena ini mau upacara 17 Agustus,” pungkasnya.