Kemenkeu Sudah Siapkan Anggaran Buat Kementerian Baru Era Prabowo-Gibran

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan sudah mempersiapkan anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) baru, yang akan berjalan pada 2025 di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Memasuki masa pemerintahan baru, pemerintah berencana untuk mengubah nomenklatur K/L.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, pemerintah melalui K/L terkait sudah melakukan harmonisasi, seperti pembentukan K/L dan mempersiapkan jumlah anggaran.

“Itu semua sudah dikoordinasikan, dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi dengan Kementerian PANRB. Hal ini dilakukan agar apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih, bisa dilakukan secara anggaran,” kata Thomas di kantor Kementerian Keuangan, pada Rabu (11/9/2024).

Kementerian Keuangan, melakukan koordinasi secara intensif dengan  presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Senin (9/9/2024) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama Thomas Djiwandono melakukan pertemuan dengan Prabowo. 

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Prabowo sudah memberikan masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Langkah tersebut dilakukan, terkait upaya untuk mendanai program presiden terpilih, termasuk soal pembentukan kementerian baru. Namun, Thomas belum memerinci terkait pembentukan kementerian baru.

“Tentunya ada (masukan dari Prabowo), tetapi karena proses berlanjut, DPR  akan menentukan. Jadi kita tunggu saja, bahasan itu ada dan sudah dikoordinasikan,” jelasnya.

Setelah pertemuan tersebut, Kemenkeu melaporkan ke DPR bahwa alokasi belanja K/L ditingkatkan menjadi Rp 1.160,08 triliun.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, sebelumnya pemerintah mengalokasikan belanja K/L sebesar Rp 1.094,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 1.606,8 triliun.  

Dari penyesuaian yang dilakukan, maka alokasi belanja K/L menjadi Rp 1.160,08 triliun dan belanja non K/L menjadi  Rp 1.541,4 triliun.

“Jadi untuk belanja K/L tadinya Rp 1.094,6 triliun lalu naik menjadi Rp 1.160,08  triliun. Maka, dengan sendirinya belanja non K/L dari sebelumnya Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun,” tandasnya.