Harga Minyakita Terus Melambung, Prabowo Perintahkan Bulog Atur Distribusi

Jakarta, MI - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengindikasikan bahwa pendistribusian minyak goreng rakyat, Minyakita, akan diambil alih oleh Perum Bulog. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol distribusi Minyakita, khususnya ke wilayah Indonesia timur.

Keputusan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 9 Desember 2024. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyoroti harga Minyakita yang masih jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp15.700 per liter.

“Arahannya, Minyakita, beliau [Prabowo Subianto] menyampaikan secara tegas, Minyakita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan, khususnya Bulog. Selama ini kan Bulog, RNI, dapat [kuota],” kata Arief usai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Arief juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai distribusi Minyakita akan dilakukan lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada siang hari yang sama. “Jadi, stok ini biar dikuasai oleh, untuk Minyakita ya, dikuasai oleh “BUMN”. Supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol, sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700 [per liter],” katanya.

Dia menambahkan bahwa distribusi Minyakita nantinya akan dikelola oleh Bulog bersama pihak swasta. “Enggak [di bawah Bulog], jadi kan itu kan ada 100%. Kalau yang dikuasai sama Bulog berapa nanti jam 1 kita meeting,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa jika pihak swasta tidak mampu menyesuaikan harga Minyakita dengan HET yang telah ditetapkan, distribusi akan sepenuhnya dialihkan ke Bulog.“Kalau Pak Presiden, kalau perintahnya begini, kalau emang nggak bisa dibagi ke swasta harga segitu terus [tidak sesuai HET Rp15.700], ya sudah [dialihkan ke] Bulog,” imbuhnya. 

Menurut data dari laman SP2KP Kementerian Perdagangan, harga Minyakita di seluruh Indonesia pada Senin (9/12/2024) tercatat Rp17.100 per liter, yang masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Harga Minyakita di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua Tengah, juga mengalami lonjakan signifikan, dengan harga mencapai Rp19.000 per liter.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa harga Minyakita di pasar tradisional dibanderol di rentang Rp16.500-Rp17.000 per liter. 

“Untuk Minyakita memang masih jauh di atas HET, sekitar Rp17.000-an. [Harga Minyakita] Rp16.500-Rp17.000 kalau di pasar tradisional,” kata Mansuri, Selasa (3/12/2024). 

Mansuri menyatakan bahwa lonjakan harga Minyakita memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pedagang, untuk mempercepat jalur distribusinya. Mansuri mendorong pemangkasan rantai distribusi yang terbilang panjang untuk menurunkan harga.

“Ini memang butuh kerja keras dari semua pihak, termasuk kami pedagang juga akan mendorong agar ada percepatan distribusi atau memangkas rantai distribusi yang relatif cukup panjang,” ujarnya. Mansuri menilai, jika distributor lini 1 (D1) bisa langsung mendistribusikan Minyakita ke pasar disebut bisa memangkas rantai distribusi. 

“Kalau D1 bisa langsung ke pasar, menurut saya itu akan memangkas rantai distribusinya. Nah, ini yang sedang kami terus diskusikan dengan kementerian perdagangan," tututnya. 

Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 mengatur pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Dalam peraturan tersebut, produsen minyak goreng diwajibkan untuk menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan, serta wajib melaporkan pengiriman melalui sistem SIMIRAH.

Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.