Buruh Sritex Akan Demo ke Istana Presiden dan Kantor MA, Tuntut Kejelasan Masa Depan Pekerja

Jakarta, MI - Ribuan buruh dari Sritex Group berencana menggelar aksi damai di depan Istana Presiden dan Kantor Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, sebagai respons terhadap penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta tiga anak usahanya. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait masa depan pekerja yang terancam akibat status kepailitan perusahaan.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi terkait waktu pelaksanaan aksi damai tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa mereka akan berusaha keras agar pihak berwenang segera memberikan solusi yang adil.

“Nasib baik rupanya belum berpihak kepada kami. Di saat upaya going concern yang belum jelas ujungnya, tiba-tiba pada 18 Desember 2024, kami sekali lagi dikejutkan dan dengan berita ditolaknya kasasi oleh MA,” ujar Slamet melalui siaran pers, Senin (23/12/2024). 

Putusan pailit terhadap Sritex kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), menyisakan ketidakpastian bagi ribuan buruh yang tergantung pada kelangsungan perusahaan. Menanggapi hal ini, pemerintah berjanji akan terus berupaya mendorong opsi going concern (keberlanjutan usaha) demi menyelamatkan masa depan para pekerja, meskipun upaya hukum peninjauan kembali (PK) masih terus dilakukan.

Slamet menambahkan, para pekerja merasa sangat kecewa dan terkejut dengan keputusan yudikatif yang meruntuhkan semangat dan harapan mereka.

“Kami sekali lagi dihadapkan pada kenyataan pahit. Kami syok, sedih dan kecewa atas putusan yudikatif yang mematahkan seluruh semangat, harapan dan masa depan kami. Kami sangat kecewa,” ungkapnya. 

Slamet dan ribuan pekerja Sritex akan mencoba kembali menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum, termasuk Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan langkah konkret penyelamatan Sritex.  

“Kami berencana melakukan aksi damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Kami berkonsolidasi dan menampung aspirasi seluruh pekerja Sritex Group yang menginginkan Pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian polemik permasalahan kepailitan Sritex Group,” paparnya.  

Tuntutan utama pekerja Sritex adalah agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan di pabrik dengan rasa tenang dan agar kelangsungan usaha tetap terjamin. Menurut mereka, kesejahteraan pekerja hanya bisa tercapai jika mereka tetap memiliki pekerjaan dan menerima gaji yang layak, bukan hanya mengandalkan pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh Kurator.

Lebih lanjut, jika tidak ada kejelasan mengenai kelangsungan usaha, sekitar 15.000 pekerja Sritex Group akan langsung terdampak oleh kepailitan ini, sementara 50.000 orang lainnya akan merasakan dampaknya secara tidak langsung.

“Jumlah tersebut belum termasuk UMKM, komunitas terkait, lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar yang pasti akan merasakan dampak jika pabrik Sritex benar-benar ditutup dan di lelang semua asetnya oleh kurator,” tambahnya.  

Ia menegaskan, para buruh membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membebaskan Sritex Group dari jeratan pailit. Terlebih, Sritex menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki lisensi untuk memproduksi seragam NATO melalui komitmen, keahlian dan penguasaan teknologi tinggi, Sritex telah membawa nama Indonesia diperhitungkan di peta industri tekstil Internasional.

“Jangan sampai pemerintah mematikan usaha dalam negeri dan memberikan karpet merah kepada PMA dengan dalih investasi yang kemakmurannya belum tentu dinikmati oleh pekerja dalam negeri,” pungkasnya.