Pegadaian Siapkan Obligasi Rp12 Triliun di Tahun 2025 untuk Perkuat Likuiditas

Jakarta, MI - PT Pegadaian (Persero) mengumumkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp12 triliun pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi pendanaannya. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan likuiditas perusahaan dapat terpenuhi dengan optimal.

Sekretaris Perusahaan Pegadaian, Zulfan Adam, menyebutkan bahwa penerbitan obligasi menjadi salah satu opsi utama yang dipertimbangkan manajemen. 

Menurutnya untuk penetapan nilai obligasi yang akan diterbitkan, ada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan manajemen, antara lain kebutuhan likuiditas, kondisi pasar, dan efisiensi biaya pendanaan.

“Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, manajemen memproyeksikan penerbitan surat utang di tahun 2025 sebesar Rp12 triliun,” ujar Zulfan, Jumat (27/12/2024).

Selain itu, kondisi pasar keuangan seperti tingkat suku bunga, sentimen investor, dan permintaan terhadap instrumen utang juga menjadi perhatian Pegadaian. Secara keseluruhan, Zulfan mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan pendanaan Pegadaian pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp20 triliun.  

Angka kebutuhan pendanaan akan disesuaikan berdasarkan proyeksi pertumbuhan bisnis, rencana ekspansi, dan strategi operasional perusahaan.

“Angka kebutuhan pendanaan akan disesuaikan dengan pertimbangan strategis, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Selain itu, Pegadaian telah menyiapkan strategi untuk melunasi surat utang yang akan jatuh tempo tahun depan. Zulfan menyatakan bahwa pelunasan tersebut akan dilakukan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan yang masih tersedia dalam jumlah memadai.

Tak hanya mengandalkan obligasi dan sukuk, Pegadaian juga berencana terus mengembangkan strategi diversifikasi pendanaan guna memastikan fleksibilitas dan keberlanjutan likuiditas perusahaan.

Pegadaian juga memprioritaskan sejumlah strategi lain untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya di tahun mendatang. Strategi tersebut mencakup pinjaman bilateral perbankan, penerbitan pinjaman sosial (social loans), obligasi berwawasan sosial, serta pendanaan dari pemerintah.

Menurut Zulfan, pinjaman bilateral perbankan diharapkan dapat memberikan pendanaan dengan struktur yang fleksibel dan tingkat bunga yang kompetitif. Sementara itu, social loans dipertimbangkan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan Pegadaian.  

“Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, manajemen juga mempertimbangkan perjanjian kredit dengan skema social loans yang sesuai dengan inisiatif keberlanjutan perusahaan,” tandasnya.