Prabowo Prioritaskan BBM Nasional, Batasi Ekspor 13 Juta Barel Minyak Mentah

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dengan segera membatasi ekspor minyak mentah. 

Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 12 hingga 13 juta barel minyak mentah dari total perkiraan ekspor 28 juta barel pada tahun 2025 akan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya optimalisasi ekspor minyak mentah alias crude oil. Sebagai gantinya, kuota ekspor itu akan dialihkan untuk meningkatkan produksi BBM.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (27/1/2025).

Minyak mentah yang dimiliki kontraktor dan belum memenuhi spesifikasi diminta untuk diolah dan dicampur agar sesuai dengan standar kebutuhan kilang domestik. Upaya ini dianggap penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada energi di Indonesia.

Kementerian ESDM juga menginstruksikan Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan PT Pertamina (Persero) untuk menjalankan langkah-langkah tersebut.

"Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor," ungkap Bahlil.

Kementerian ESDM sebelumnya mencatat produksi minyak pada Semester I/2024 mencapai 578.272 barel per hari (bph). Angka ini turun 4,53 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 605 ribu bph.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang minyak di Indonesia. Saat ini, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai telah mampu mengolah minyak mentah dengan berbagai spesifikasi, termasuk jenis yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan kilang baru, seperti Kilang Tuban dan Kilang Balongan, untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dalam beberapa tahun mendatang.