Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Jangan hanya Andalkan APBN dan APBD dalam Pembangunan

Jakarta, MI - Ada banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk membantu pembangunan daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Kepala Daerah untuk tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan pembangunan. 

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bisa berinovasi dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Kata dia, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama lantaran sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget," papar Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang dilangsungkan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Sri Mulyani menjelaskan, berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” jelasnya.

Kemenkeu telah membuat berbagai instrumen kreatif dalam pembiayaan pembangunan. 

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan. Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” pungkasnya.