RUPST BNI 2025: Strategi Bisnis, Dividen Lebih Besar, dan Perombakan Direksi

Jakarta, MI - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang digelar pada Rabu (26/3/2025) menjadi sorotan utama di dunia keuangan. Tak hanya dinantikan oleh para pemegang saham, keputusan dalam rapat ini juga akan berpengaruh besar terhadap industri perbankan dan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BNI memainkan peran strategis dalam pembiayaan korporasi, pengembangan UMKM, serta inovasi layanan digital perbankan. Oleh karena itu, hasil RUPST kali ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap strategi bisnis BNI ke depan.

Tahun ini, agenda RUPST mencakup berbagai keputusan penting, termasuk penggunaan laba bersih tahun buku 2024, peningkatan rasio dividen, rencana pembelian kembali saham (buyback), serta perubahan susunan direksi. 

BNI mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2024. Laba bersih perusahaan mencapai Rp21,5 triliun, meningkat 2,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,9 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh transformasi digital yang berhasil meningkatkan tabungan sebesar 11 persen secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, sebelumnya menyatakan pencapaian tersebut mencerminkan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik domestik maupun global.

Royke menyampaikan bahwa BNI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peluang ekspansi yang ada, sejalan dengan program pemerintah seperti pengembangan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, serta program perumahan nasional.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan BNI adalah transformasi digital yang diwujudkan melalui peluncuran aplikasi mobile banking terbaru, wondr by BNI untuk segmen ritel, serta BNIdirect yang ditujukan bagi bisnis dan korporasi.

Kedua inovasi digital ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan proporsi dana murah (CASA) transaksional terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Wakil Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, juga menjelaskan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Hingga akhir Desember 2024, total DPK BNI mencapai Rp805,5 triliun, dengan pertumbuhan nilai tabungan hampir dua kali lipat pada semester kedua setelah peluncuran wondr by BNI.

Agenda Penting dalam RUPST 2025

Salah satu topik utama yang dibahas dalam RUPST 2025 adalah peningkatan rasio dividen.

Dalam dua tahun terakhir, BNI menetapkan rasio dividen sebesar 50 persen. Namun, dengan meningkatnya laba bersih, perusahaan berencana menaikkan rasio tersebut menjadi sekitar 55 persen hingga 60 persen.

Apabila rencana ini mendapat persetujuan, estimasi dividen per lembar saham diperkirakan mencapai Rp345,28, dengan total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp12,87 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan laba yang stabil, BNI juga memastikan bahwa kebijakan dividen mempertimbangkan aspek permodalan jangka panjang.

Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menekankan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) bank mencapai 21,4 persen pada akhir 2024, memastikan kapasitas permodalan tetap solid untuk mendukung ekspansi bisnis.

Berbeda dengan beberapa bank besar seperti BCA dan BRI yang telah menerapkan skema dividen interim, BNI masih mempertahankan kebijakan pembagian dividen secara tahunan. Namun, kebijakan ini terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan permodalan serta strategi bisnis perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), BNI tengah merencanakan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimum Rp1,5 triliun atau sekitar 10 persen dari total modal disetor.

Langkah buyback ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus mencerminkan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnisnya di masa depan.

Pergantian Direksi dan Kebijakan Remunerasi

Salah satu agenda dalam RUPST 2025 adalah penetapan kebijakan remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris, mencakup gaji, tunjangan, fasilitas, serta insentif jangka pendek dan jangka panjang hingga 2027.

Selain itu, rapat juga akan menetapkan kantor akuntan publik yang akan bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan konsolidasian dan laporan PUMK tahun 2025.

Perubahan dalam jajaran manajemen perusahaan turut menjadi agenda penting dalam RUPST kali ini. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dikabarkan akan mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin perusahaan sejak diangkat dalam RUPSLB pada September 2020.

Meskipun sempat muncul spekulasi mengenai perpanjangan masa jabatan, nama Putrama Wahju Setyawan mencuat sebagai kandidat kuat untuk posisi Direktur Utama.

Putrama adalah bankir yang lama berkarier di BNI. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur sebelum sempat berpindah ke PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pada 2020-2022.

Pada 2022, ia kembali ke BNI dan kemudian diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2024. Sumber internal BNI menyebutkan bahwa Putrama memiliki peluang besar untuk memimpin bank pelat merah ini ke depan.

Selain Royke, tiga direktur lainnya, yakni Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir, juga dikabarkan akan menyelesaikan masa jabatannya.

Novita dan David berasal dari Bank Mandiri dan bergabung dengan BNI pada era kepemimpinan Royke, sedangkan Ronny merupakan bankir yang telah lama berkarier di BNI.

Dengan berbagai agenda strategis yang akan dibahas, RUPST 2025 menjadi momentum krusial bagi BNI dalam merumuskan arah kebijakan bisnis dan manajemen untuk tahun-tahun mendatang.

Keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini akan berdampak pada strategi perusahaan dalam merespons tantangan serta memanfaatkan peluang di industri perbankan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.