Danantara: Dana Sementara untuk Saudara-saudara

Jakarta, MI - Pakar hukum pidana, Asep Iriawan, menyoroti pengelolaan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menurutnya sarat dengan potensi penyalahgunaan.

"Ketika rakyat kecil butuh kepastian, kepercayaan, tapi tidak ditunjukkan, malah yang di atas (mengelola) Danantara yang sering saya sebut 'Dana Sementara untuk Saudara-saudara'," kata Asep dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (1/4/2025).

Pun dia memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, maka ketidakpuasan rakyat bisa berujung pada ketidakstabilan. "Kepercayaan dari luar sudah menurun, tidak ikut-ikutan lagi, kepercayaan masyarakat sudah tidak ada, penegakan hukum juga, hanya menghasilkan kutu kupret, sedangkan kutu loncat tidak dicari," bebernya.

Di momen Lebaran, Asep mengingatkan pentingnya refleksi dan membangun optimisme. Namun, ia juga menegaskan bahwa memaafkan tanpa adanya perubahan bukanlah solusi.

"Kembali ke fitrah, orang Indonesia itu saling memaafkan, kita maafkan penegak hukum, koruptornya, tapi masih ngeyel? Itu gak mungkin," sindirnya.

Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan moral mengenai pentingnya ketulusan dalam membangun kepercayaan hukum dan sosial.

"Sekarang itu yah, kepercayaan itu jangan fulus, kalau percaya karena fulus, akan hangus. Harusnya semua itu karena tulus, kalau semua tulus, semua akan mulus," pungkasnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengumumkan kepengurusan lengkap Danantara di Jakarta, Senin (24/3/2025) lalu.

Dalam kepengurusan itu, terdapat nama-nama orang asing, seperti Lieng-Seng Wee yang menjabat sebagai Managing Director Risk and Sustainability Danantara dan Yup Kim yang menjadi Komite Investasi dan Portofolio Danantara.

Sementara di kepengurusan Dewan Penasihat Danantara, terdapat nama pendiri perusahaan dana lindung nilai Bridgewater Associates asal Amerika Serikat Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio, ekonom dan analis kebijakan publik asal Amerika Serikat Jeffrey David Sachs, dan Manajer Portofolio Ekuitas di Capital Group asal Amerika Serikat F. Chapman Taylor.

Satu nama lagi adalah mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Namanya menjadi polemik di antara beberapa nama lain.

“Kehadiran Thaksin adalah kesalahan besar yang tidak bisa ditutupi oleh tokoh lain. Ini akan membawa dampak yang besar bagi reputasi Danantara,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (25/3/2025).

Menurut Bhima, masyarakat dan investor menunjukkan respons negatif terhadap kehadiran Thaksin di Dewan Penasihat Danantara. “Thaksin memiliki sejumlah masalah hukum, seperti korupsi dan penghindaran pajak,” kata Bhima.

Thaksin punya rekam jejak yang problematik. Misalnya, penjualan saham Shin Corporation ke perusahaan Singapura, Temasek Holdings pada Januari 2006. 

Keluarga Shinawatra mendapat keuntungan 73 miliar baht atau 1,88 miliar dolar AS dari transaksi itu. Penjualan itu memicu kemarahan publik. Sebab, saham yang dijual dinilai sebagai aset nasional, yang semestinya tak boleh dijual ke pihak asing. "Tidak ada kontribusi yang bisa diharapkan jika historinya dipenuhi masalah," tutur Bhima.

Sementara itu, dihubungi pada Senin (25/3/2025), Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Danantara harus lebih fokus menunjang performa yang solid melalui program-program dan target yang jelas. Dia pun menekankan pentingnya pemantauan dan evauasi rutin untuk memastikan pencapaian target dan tata kelola yang dijalankan.

“Mengingat pasar masih skeptis terhadap Danantara, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi kunci dalam membangun kepercayaan,” kata Esther. (wan)