Kata Pertamina soal Pajak BBM di Jakarta Diturunkan 5 Persen


Jakarta, MI - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan akan mengikuti arahan pemerintah, terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), untuk kendaraan pribadi menjadi 5 persen dan kendaraan umum 2 persen di Jakarta.
“Kami sebagai BUMN tentunya akan menjalankan tugas strategis dan penugasan dari pemerintah. Kami pasti akan mengikuti arahan dari pemerintah,” kata Simon di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Ketika disinggung apakah kebijakan tersebut, akan berimbas pada penyesuaian harga BBM, Simon mengatakan akan dilakukan perhitungan sesuai dengan arahan dari pemerintah.
Terdapat berbagai faktor penilaian, yang mempengaruhi harga BBM yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan lebih lanjut.
“Iya, tentunya (dihitung lagi). Pasti pemerintah selalu memberikan keputusan yang terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan, untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar lima persen.
"Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dijelaskan Pramono, kebijakan PBBKB 10 persen sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Namun dengan undang-undang baru, maka gubernur diberikan diskresi (kebebasan bertindak).
Dengan adanya aturan tersebut, maka Pramono pun memberikan keringanan bagi warga Jakarta.
"Dan itulah yang menjadi keputusan Gubernur DKI Jakarta dan segera disosialisasikan. Pergub (peraturan gubernur)-nya segera dibuat," ujarnya.
Dikutip dari laman web resminya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta menjelaskan bahwa PBBKB dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun alat berat.
Artinya, setiap kali warga mengisi BBM, secara otomatis akan dikenakan pajak ini. Namun, pihak yang diwajibkan memungut dan menyetorkan PBBKB ke Kas Daerah bukanlah konsumen langsung, melainkan penyedia bahan bakar seperti produsen atau importir.
Pemungutan pajak dilakukan saat bahan bakar diserahkan kepada konsumen.
Topik:
Pertamina Pajak BBM di Jakarta Pajak BBM 5 PersenBerita Sebelumnya
Inovasi Pembiayaan Infrastruktur, Menkeu Dorong Kerja Sama IFC dan BUMN
Berita Selanjutnya
BNI Cetak Laba Rp5,38 Triliun di Kuartal I-2025, Tumbuh 2,8%
Berita Terkait
![Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Karyawati Nutsafir sedang menyiapkan kemasan-kemasan Nutsafir untuk Booth UMKM Pertamina di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nutsafir menjadi salah satu pilihan kue kering favorit pelanggan, di ajang balap internasional ini. [Foto: Doc. Pertamina]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/umkm-lokal-go-global-lewat-ajang-pertamina-grand-prix-of-indonesia-2025.webp)
Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025
5 jam yang lalu
![Pertamina Peringati Hari Bahasa Isyarat, Wujudkan Budaya Kerja Inklusif Pertamina Peringati Hari Bahasa Isyarat [Foto: Doc. Pertamina]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pertamina-peringati-hari-bahasa-isyarat.webp)
Pertamina Peringati Hari Bahasa Isyarat, Wujudkan Budaya Kerja Inklusif
24 September 2025 11:08 WIB

Nurdin Halid: Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina Jaga Stabilitas Energi Nasional
22 September 2025 11:22 WIB