Menteri PU Ungkap Anggaran Sekolah Rakyat: Rp150 Miliar per Unit

Jakarta, MI - Pemerintah dorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan satu unit sekolah rakyat diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk sekolah dengan luas sekitar 5,5 hingga 6 hektare, tergantung kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda).

Anggaran tersebut mencakup seluruh komponen pembangunan, mulai dari penyediaan lahan hingga konstruksi fisik bangunan. 

"Desain final [pembangunan Sekolah Rakyat] mungkin sekitar Rp150-an miliar per unit. Selama ini kita harapkan yang diberikan itu minimun sampai 6 hektare," jelas Dody saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Secara total, luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan sekolah rakyat mencapai 10 hektare. Luasan ini diperuntukkan bagi pembangunan seluruh fasilitas belajar, termasuk sarana ekstrakurikuler siswa.

Sementara itu, Dody menegaskan bahwa sebanyak 65 unit Sekolah Rakyat yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi dari bangunan lama akan selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo pada Juli mendatang.

Prabowo menargetkan pembangunan 100 sekolah setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian, total sekolah yang akan dibangun menggunakan dana negara mencapai 300 unit.

Namun, pemerintah juga membuka peluang swasta untuk turut serta membangun melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan estimasi yang sama.

"Rencananya seperti itu. Jadi setiap tahun akan ada 200 Sekolah Rakyat. Bukan hanya 100, tetapi 200 unit. 100 dari swasta, 100 lagi dari kita, APBN," ujar Dody.

Nilai Mencapai Rp25 Triliun

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperkirakan biaya pembangunan Sekolah Rakyat akan mencapai sekitar Rp25,8 triliun pada tahun 2026.

Anggaran tersebut berasal dari estimasi awal jumlah pembangunan sebanyak 100 unit per tahun, melalui indikasi anggaran pendukung kegiatan nonpendidikan senilai Rp32 triliun.

"Telah diindikasi untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian; Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun; madrasah Rp3,5 triliun. Kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun," kat Maulidya.

Sejalan dengan itu, Kementerian PU juga telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025 dan mulai berlaku pada 11 April 2025 lalu.

Sementara itu, rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat ini diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.