Kuartal I 2025: Utang Luar Negeri RI Sentuh Rp7.117 Triliun

Jakarta, MI - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat naik pada kuartal I-2025. 

Berdasarkan data terbaru, ULN Indonesia mencapai US$430,4 miliar atau setara Rp7.117 triliun (asumsi kurs Rp16.540), tumbuh 6,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada kuartal IV-2024 yang tercatat sebesar 4,3 persen yoy.

ULN tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat naik sebesar 7,6 persen menjadi sebesar US$206,9 miliar, yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV 2024 yang tumbuh 3,3 persen.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi," tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang dirilis, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4 persen); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5 persen); Jasa Pendidikan (16,5 persen); Konstruksi (12 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).

Sementara itu, ULN swasta justru mengalami penurunan. Pada kuartal I-2025, nilainya tercatat turun 1,2 persen (yoy) menjadi US$195,5 miliar atau sekitar Rp3.232 triliun. Penurunan ini sedikit lebih rendah dibandingkan penurunan kuartal IV 2024 yang minus 1,6 persen.

Penurunan ULN swasta terutama disebabkan oleh kontraksi pada sektor korporasi non-keuangan, yang mencatat penurunan sebesar 0,9 persen (yoy).

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonominya, mayoritas ULN swasta berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen.

Meski mengalami penurunan, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen.