Menuju Energi Bersih: RUPTL 2025–2034 Resmi Dirilis, Fokus EBT dan Ciptakan Jutaan Pekerjaan

Jakarta, MI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (26/5/2025) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dokumen strategis yang akan menjadi peta jalan pembangunan kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Dalam rencana ini, arah kebijakan kelistrikan Indonesia mengalami pergeseran besar: sebanyak 76% dari penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW) akan bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Target ini sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Rincian Tahapan Pembangunan Pembangkit

Lima Tahun Pertama (2025–2029):

• Total 27,9 GW pembangkit
• 12,2 GW EBT
• 9,2 GW berbasis gas
• 3 GW sistem penyimpanan
• 3,5 GW batu bara (proyek existing)

Lima Tahun Kedua (2030–2034):

• Fokus pada EBT dan storage: 37,7 GW
• Hanya 3,9 GW berbasis fosil (gas & batu bara)

Jenis pembangkit EBT yang akan dikembangkan:

• Surya: 17,1 GW
• Angin: 7,2 GW
• Panas bumi: 5,2 GW
• Hidro: 11,7 GW
• Bioenergi: 0,9 GW

Untuk pertama kalinya, Indonesia juga memperkenalkan energi nuklir melalui pembangunan dua reaktor kecil (SMR) berkapasitas 250 MW masing-masing di Sumatera dan Kalimantan.

Investasi Rp2.967 Triliun dan Serapan Tenaga Kerja Masif

RUPTL ini membuka peluang investasi sebesar Rp2.967,4 triliun, meliputi:

• Pembangunan pembangkit
• Jaringan transmisi & distribusi
• Program Listrik Desa (Lisdes)

Kebijakan ini diperkirakan akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru, khususnya di sektor energi terbarukan dan industri manufaktur pendukungnya.

48.000 km Jaringan Baru & Elektrifikasi Desa 3T

Untuk memperkuat keandalan, pemerintah menargetkan:

• 48.000 km jaringan transmisi
• 108.000 MVA gardu induk
• Elektrifikasi 5.758 desa di wilayah tertinggal
• Penyambungan listrik ke 780 ribu rumah tangga

Energi untuk Pemerataan

Bahlil menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak hanya soal kebutuhan, tetapi juga keadilan sosial.

“Energi adalah bentuk pemerataan. Arahan Presiden Prabowo jelas: listrik harus hadir di seluruh desa sebelum 2029,” ujarnya,

RUPTL PLN 2025–2034 merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam transisi energi.

Melalui dominasi energi terbarukan, pembangunan reaktor nuklir, dan elektrifikasi desa terpencil, rencana ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan jutaan lapangan kerja hijau.