Pemerintah Anggarkan Rp900 M untuk Perbaikan Gedung DPRD yang Rusak Akibat Demo

Jakarta, MI - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp900 miliar untuk memperbaiki gedung dan fasilitas umum yang hancur akibat gelombang demonstrasi pekan lalu.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, dana itu terutama akan difokuskan pada rehabilitasi gedung-gedung DPRD di berbagai daerah yang mengalami kerusakan. Salah satunya gedung DPRD Makassar yang terbakar habis dalam aksi massa.

"Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, mulai dari ringan, sedang, dan berat tingkat kerusakannya. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," katanya ditemui saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sejumlah gedung DPRD menjadi sasaran perusakan sejak aksi massa yang berlangsung mulai Senin (25/8/2025) lalu. Beberapa di antaranya adalah Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar.

Tak hanya itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh masa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya juga mengalami nasib serupa.

Lebih lanjut, gedung DPRD Kediri juga ikut dijarah dan dibakar oleh masa dalam runtutan aksi pekan lalu. Bahkan Museum Baghawanta juga dikabarkan ikut dirusak.

Kerusakan yang akan ditangani Kementerian PU juga mencakup kerusakan Gedung DPRD di Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon.

Selain itu, kerusakan Gedung DPRD juga terjadi di Palembang. Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga turut menjadi korban perusakan masa aksi.

"Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi," ucap Dody.

Dody menegaskan bahwa seluruh gedung DPRD yang rusak akan segera direnovasi. Pemerintah menargetkan rehabilitasi mencakup 19 lokasi di berbagai daerah dengan estimasi waktu penyelesaian 4 hingga 6 bulan, bergantung pada tingkat kerusakan.

Untuk kerusakan berat seperti di Makassar, perbaikan diperkirakan memakan waktu hingga 6 bulan. Sementara untuk bangunan yang rusak sedang, penyelesaian waktu pengerjaannya ditaksir sekitar 4 bulan kalender.

"Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya. Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi Kementerian PU," ujarnya.