Indeks Keyakinan Konsumen Anjlok, Sinyal Bahaya untuk Daya Beli RI

Jakarta, MI - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia pada Agustus 2025 merosot ke level terendah dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahaya serius bagi perekonomian nasional.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penurunan indeks ini ibarat “alarm kebakaran” yang menandakan melemahnya daya beli masyarakat.

"Bagi ekonomi yang 54 persen PDB-nya ditopang konsumsi rumah tangga, penurunan IKK adalah alarm kebakaran-semakin lama dibiarkan, semakin besar potensi kerusakan," kata Achmad dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat saat ini bukan hanya soal kenaikan harga, melainkan ketidakpastian pendapatan akibat persepsi ketersediaan lapangan kerja yang semakin menyempit. Hal ini menyebabkan masyarakat menahan belanja dan memilih menabung.

Achmad menggambarkan perekonomian Indonesia seperti mobil dengan dua mesin utama: konsumsi dan investasi. Menurut dia, penurunan IKK menandakan tangki bahan bakar pada mesin konsumsi mulai menipis sehingga membuat pelaku usaha menahan investasi, sehingga laju ekonomi terancam melambat.

"Dalam bahasa sederhana, turunnya IKK adalah psikologi dompet yang berubah dari mode belanja ke mode bertahan. Efeknya menyebar: ritel melemah, pabrikan menunda produksi, jasa logistik melambat, hingga bank memperketat kredit konsumsi," tuturnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Achmad menyarankan resep kebijakan yang tepat waktu dan terarah. Pertama, pemerintah harus segera menjaga daya beli masyarakat dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial.

"Timing lebih penting daripada besaran; obat manjur tak berguna jika datang terlambat," katanya.

Kedua, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja nyata dalam 3-12 bulan ke depan. Dia menyarankan perluasan program padat karya, percepatan proyek infrastruktur lokal, dan pemberian insentif rekrutmen kepada sektor padat karya.

Terakhir, Achmad menekankan pentingnya membangun kembali ekspektasi masyarakat lewat kebijakan yang kredibel dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus memberi sinyal jelas bahwa prioritas utama adalah menjaga ketersediaan lapangan kerja serta stabilitas harga pangan.

"Pemerintah perlu memberi sinyal jelas bahwa fokus utama adalah pekerjaan dan harga pangan," pungkas Achmad.