Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Melonjak, Anggota DPR PKB Minta Pemerintah Bertindak

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah segera memastikan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram berjalan merata, adil, serta tepat sasaran hingga ke pelosok negeri. 

Desakan ini disampaikan menyusul maraknya kelangkaan BBM dan LPG di sejumlah daerah.

Menurut Imas, kelangkaan terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Bone, Sulawesi Selatan, hingga Batam dan beberapa daerah lain. Kondisi ini, katanya, sangat memprihatinkan.

“Pertalite langka dan harga LPG jauh di atas HET. Pemerintah harus mengambil langkah nyata agar distribusi energi bersubsidi benar-benar merata di seluruh Indonesia,” ujar Imas Aan Ubudiyah, Jumat (12/9/2025).

Di daerah pemilihannya, yakni Garut Selatan dan Tasik Selatan, masyarakat juga menghadapi masalah serupa. Harga Pertalite di lapangan mencapai Rp12.000–Rp14.000 per liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp10.000. Sementara itu, LPG 3 kg dijual Rp25.000–Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga resmi.

“Ironisnya, karena sulit mendapatkan Pertalite, warga terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal, padahal mereka berhak atas subsidi energi,” tegasnya.

Imas menjelaskan mayoritas warga di wilayah tersebut adalah petani, nelayan, dan buruh kecil dengan penghasilan rendah. Kondisi ini, menurutnya, jelas bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa energi harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia pun meminta pemerintah bersama BUMN energi memperketat pengawasan, menutup celah permainan mafia energi, serta memastikan ketersediaan LPG 3 kg dan Pertalite sesuai harga resmi.

“Ketersediaan energi bersubsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas yang diperdagangkan semena-mena,” tegas Imas.

Lebih lanjut, Imas menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas agar distribusi BBM dan LPG benar-benar adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.

“Energi adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin keberadaannya oleh negara,” pungkasnya.