Duit Ngendap Di Bank Rp399 Triliun, Tapi Menkeu Kucurkan SAL Rp200 Triliun Ke Bank Himbara

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  (PYS) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 tahun 2025 memindahkan dana pemerintah Rp200 triliun (dari total Rp450 triliun) dari Bank Indonesia ke bank komersial-Himbara.

"Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menambah likuiditas, memutar roda ekonomi, dan memicu sektor swasta meningkatkan aktivitas belanja," kata anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad di Jakarta, Senin (15/9).

Katanya, kebijakan ini sebagai langkah terobosan yang progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, setelah 10 tahun lebih pengelolaan fiskal dilakukan secara prudent untuk menjaga stabilitas, dengan capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5%. 

"Kebijakan ini memiliki dua sisi yang harus diwaspadai. Jika penyaluran kredit ke sektor produktif lebih besar, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika lebih besar ke sektor konsumtif maka akan menaikkan inflasi. Jika inflasi terkerek tinggi, maka Bank Indonesia akan memberlakukan kebijakan pengetatan moneter. Hal tersebut akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan semula injeksi dana ke perbankan komersial," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal dan Moneter itu.

Likuiditas perbankan sejatinya masih mencukupi. Tidak kering. Angka Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum per Juli 2025 hanya sebesar 87,69%. Angka tersebut masih di bawah batasan OJK sebesar 92% - 94%. 

"Jika kredit bank bisa dinaikkan hingga mencapai 92%, maka jumlah kredit akan menjadi sebesar Rp8.549,64 triliun. Artinya, ada tambahan kredit sebesar Rp399,86 triliun. Angka tersebut lebih besar 2 kali lipat dibanding dana injeksi pemerintah Rp200 triliun," sebut Kamrussamad.

                  DPK KREDIT           LDR

KBMI 1  Rp941,51 triliun     |  Rp757,99 triliun    | 80,50%

KBMI 2  Rp1,083,74 triliun  | Rp962,12 triliun      | 88,77%

KBMI 3  Rp2,346,72 triliun  |  Rp2,139,43 triliun  | 91,16%

KBMI 4  Rp4,921,12 triliun  | Rp4,290,24 triliun   | 87,18%

             Rp9,293,09 triliun   |  Rp8,149,78 triliun  |  87,69%

"Perbankan perlu didorong untuk melakukan ekspansi kredit, tidak main aman dengan memarkir uang di SBN," kata Kamrussamad.

Ia merinci aset bank umum per Juli 2025, dimana penyaluran kredit sebesar Rp8,149,78 triliun, penempatan pada bank lain Rp300,33 triliun, penempatan pada Bank Indonesia Rp790,45 triliun, Surat Berharga Rp2,471,46 triliun. Sehingga total aset Rp12,797,29 triliun.

"Injeksi dana pemerintah juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kredit ke sektor UMKM. Berdasarkan data OJK per Juli 2025, kredit perbankan ke UMKM hanya sebesar Rp1.496,93 triliun atau setara 18,61% dari total kredit. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding Korea Selatan sebesar 81%, Jepang 66%, Selandia Baru 60%, Malaysia 51%. Kredit UMKM Indonesia perlu ditingkatkan hingga 30%. Hal ini untuk menunjukkan keperpihakan kepada sektor UMKM," sebut politisi Partai Gerindra itu. 

SAL (Saldo Anggaran Lebih) 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Perlu diingat, sambungnya, SAL yang ditempatkan di Bank Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagaimana yang diatur dalam UU APBN, antara lain untuk antisipasi defisit melampaui target, antisipasi penerimaan tidak sesuai target, dan  antisipasi krisis pasar SBN domestik. 

"Jika dana pemerintah  dipindahkan ke bank komersial, maka perlu antisipasi jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan dana tersebut, agar penarikan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengguncang stabilitas perbankan. Uang nasabah di perbankan yang dijamin oleh LPS hanya sebesar Rp2 miliar per nasabah. Perlu penjelasan bagaimana penjaminan terhadap uang pemerintah yang ditempatkan di perbankan komersial? Bagaimana jika bank ambruk? Bagaimana strategi penyelamatan uang pemerintah?" tanyanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan mengucurkan dana Rp200 triliun kepada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Mandiri, BNI, dan BRI akan mendapatkan masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

"Dananya akan ditransfer hari ini. Dana pemerintah ini dikeluarkan dari BI. Aturan Ketetapan Menteri Keuangan (KMK) sudah ditandatangani Purbaya. Jadi saya pastikan dana Rp200 triliun masuk ke sistem bank hari ini," tegasnya