Ani Alokasikan Rp35 T: Bangun Rumah Masyarakat Gaji Kecil

Jakarta, MI - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran 2025. Dalam rencana tersebut, APBN memberikan dukungan signifikan untuk sektor perumahan.

Ia mengatakan bahwa untuk tahun 2025, alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencapai Rp5,27 triliun, sementara total pembiayaan perumahan yang disiapkan pemerintah adalah Rp35 triliun. 

"Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi: Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp5,27 triliun. Pembiayaaan perumahaan dengan total Rp35 triliun," kata Sri Mulyani dalam Instagram resminya. 

Lebih rinci, pembiayaan perumahan senilai Rp35 triliun akan mencakup berbagai fasilitas, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk 220 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,98 triliun untuk 240 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Pembahasan terkait pembiayaan ini berlangsung dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (8/1/2025).

Ratas tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu Suahasil Nazara dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. 

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, sudah 40 ribu unit rumah dibangun per 20 Oktober 2024 untuk MBR. 

Pencapaian ini akan terus diperkuat dengan memanfaatkan lahan negara, termasuk tanah yang berasal dari hasil sitaan kasus korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta berbagai jenis lahan lainnya.

"Itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," tutur Maruarar. 

Dia menmbahkan bahwa, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," tandasnya.