Bahlil: Perbankan dan LK Non-Bank Wajib Danai Proyek Hilirisasi

Jakarta, MI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan langkah strategis untuk melibatkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank dalam mendukung pembiayaan proyek hilirisasi. 

Hal ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari lalu. 

“Salah satu dari antaranya adalah perbankan-perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” ujar Bahlil di kantornya, Jumat (10/1/2025). 

Ia megatakan bahwa, lembaga keuangan wajib mengikuti aturan yang ada di Tanah Air. Ia pun meminta perbankan tidak pandang bulu dalam mengambil peran membiayai proyek hilirisasi. 

“Semuanya [lembaga keuangan]. Selama dia mau beroperasi di Republik Indonesia [RI], dia ikut aturan main di RI,” tegas Bahlil. 

Saat ditanya kemungkinan perbankan akan memberikan bunga yang lebih rendah, Bahlil menyampaikan, kondisi itu bergantung pada tingkat pengembalian modal usaha atau internal rate of return (IRR) perusahaan. Namun, ia memastikan bahwa seluruh IRR perusahaan hilirisasi dalam kondisi baik atau rata-rata di atas 11%. 

“Kalau 11%-12% IRR-nya, saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga. Bagus kok ini. Ada smelter nikel itu kan, dulu NPI [nikel pig iron] itu kan 45 tahun break even point. Ngapain pake intervensi bunga,” ucap Bahlil. 

Pemanfaatan APBN

Bahlil menjelaskan bahwa Keppres tersebut juga memungkinkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung pembiayaan proyek hilirisasi. Sebagai contoh, dana dapat berasal dari penyertaan modal negara (PMN) jika proyek tersebut dijalankan oleh perusahaan milik negara.

“BUMN, katakanlah, membutuhkan equity yang cukup. Kan harus ada PMN. Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin,” jelas Bahlil. 

Ia menambahkan bahwa Satgas Hilirisasi perlu mencari sumber pendanaan alternatif, mengingat APBN saat ini difokuskan untuk mendanai program prioritas, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Tapi yang urusan ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita harus mencari, harus inovasi. Harus mencari uang dari swasta murni, bisa dari pasar modal atau dari perbankan,” ungkapnya. 

Kesulitan Keuangan

Ketua Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, mengungkapkan bahwa banyak pengusaha bauksit saat ini menghadapi kesulitan keuangan dalam menyelesaikan pembangunan proyek smelter. Situasi ini semakin sulit karena minimnya minat investor untuk masuk ke sektor bauksit, yang dinilai kurang menguntungkan.

“Jadi memang kesulitan pengusaha produksi ini masih lagi meriang lah. Makanya, kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa bangkit. Akan tetapi, bangkitnya dari mana nih? Semuanya terbentur pada masalah equity,” tutur Ronald.

Ronald juga mengungkapkan bahwa hingga kini ia tidak mengetahui secara pasti alasan investor enggan berinvestasi di sektor bauksit. Bahkan, pengusaha smelter bauksit mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan domestik, yang seharusnya dapat mendukung pengembangan sektor ini.

“Enggak tahu. Saya sudah nanya ke investor juga, investor bilangnya dia sedang berusaha, enggak seperti nikel gitu loh. Karena mungkin ya padat modal,” kata Ronald.

“Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] saja tidak mau menangkap peluang [membiayai proyek smelter bauksit] ini, bagaimana bank asing.”tambahnya. Berbeda kisah dari nikel, hilirisasi di sektor bauksit justru masih tertatih. 

Hilirisasi bauksit sebenarnya menghasilkan produk dengan nilai tambah besar berupa alumina. Namun, hal tersebut justru menyebabkan nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangunan smelter menjadi lebih mahal.