Purbaya Jawab Bantahan Dedi Mulyadi soal Dana Jabar Ngendap di Bank: Itu Data dari BI

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan hingga Rp4,1 triliun.

Purbaya menegaskan, data yang disampaikannya bukan asumsi, melainkan hasil pemantauan Bank Indonesia (BI) per September 2025. Karena itu, ia mempertanyakan sumber informasi yang digunakan Dedi hingga membantah temuan tersebut.

"Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda," ungkap Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara rinci menyebutkan dana pemda Jabar yang tersimpan di perbankan. Ia hanya memaparkan data keseluruhan dana pemda yang mengendap di bank meningkat.

"Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral," ujarnya.

Purbaya juga menolak untuk berkoordinasi langsung dengan KDM terkait hal tersebut. Menurut dia, pengecekan dan klarifikasi data keuangan menjadi tanggung jawab masing-masing pemda.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya," tegas Purbaya.

Sebelumnya, melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10/2025).

"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," jelas KDM.

Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan.

"Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfer nya," kata KDM.

Meski begitu, ia mengakui bahwa memang terdapat dana milik Pemprov Jawa Barat atau kas daerah senilai sekitar Rp2,3 triliun di perbankan. Namun, ia menegaskan dana itu bukan sengaja dibiarkan mengendap, melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun.

"Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah," ujarnya.