PEPS Prediksi Kerugian Negara dari Whoosh Rp 73,5 T: Konsorsium BUMN Ketar-ketir!
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan, memprediksi kerugian negara pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh merugikan negara Rp Rp 73,5 triliun.
"Dengan menggunakan kurs Rp16.300 per dolar AS, kerugian keuangan negara tersebut mencapai Rp73,5 triliun," kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Senin (27/10/2025).
Berdasarkan data yang dia miliki, Anthony menduga bahwa memang Whoosh warisan Jokowi ini bermasalah besar, diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, dan terindikasi kuat ada tindak pidana korupsi.
"Proyek KCJB yang kontroversial ini direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan penawaran dari pihak China yang lebih mahal, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar," lanjutnya.
Dua negara produsen kereta cepat, Jepang dan China, terlibat dalam penawaran Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan panjang lintasan 142,3 km.
"Kedua negara tersebut menawarkan skema pembiayaan pinjaman sebesar 75 persen dari nilai proyek, dengan grace periode 10 tahun dan jangka waktu cicilan pokok 40 tahun," jelasnya.
Untuk pinjaman proyek, lanjutnya, Jepang menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 0,1 persen per tahun, sedangkan China menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 2 persen per tahun untuk nilai proyek awal, dan 3,4 persen untuk pembengkakan biaya (cost overrun).
Jepang menawarkan biaya proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dolar AS, dengan pembiayaan pinjaman 75 persen atau 4,65 miliar dolar AS, dan suku bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.
Sedangkan China menawarkan 5,5 miliar dolar AS yang kemudian naik menjadi 6,07 miliar dolar AS, hanya selisih 130 juta dolar AS dibandingkan penawaran Jepang.
China juga menawarkan pembiayaan pinjaman 75 persen atau 4,55 miliar dolar AS dengan suku bunga 2 persen per tahun atau 20 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.
"Di penghujung proyek, pihak kontaktor KCJB klaim ada pembengkakaan biaya (cost overrun) yang akhirnya ‘disepakati’ mencapai 1,2 miliar dolar AS, di mana 75 persen atau 900 juta dolar AS juga dibiayai dari pinjaman proyek dengan suku bunga 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan Jepang," beber Anthony.
Kemudian, selama grace periode 10 tahun, lanjut Anthony, KCJB hanya membayar komponen bunga pinjaman saja, belum membayar cicilan pokok, sehingga jumlah bunga pinjaman yang dibayar sama besar selama grace period tersebut. Setelah cicilan pokok pinjaman mulai dibayar, jumlah bunga pinjaman yang dibayar berkurang seiring dengan berkurangnya sisa pinjaman.
Dengan profil proyek seperti di atas, akhirnya China dimenangkan, meskipun secara total, termasuk biaya bunga, biaya proyek China ini jauh lebih mahal dari Jepang.

Lebih lanjut, Anthony membeberkan total biaya proyek KCJB yang ditawarkan oleh Jepang selama 50 tahun masa konsesi proyek, termasuk bunga pinjaman, hanya 6,34 miliar (6.337.175.000) dolar AS.
"Sedangkan total biaya proyek KCJB yang ditawarkan China mencapai 10,85 miliar(10.846.705.000) dolar AS selama 50 tahun masa konsesi, atau lebih mahal 4,51miliar dolar AS, atau 71,2 persen dari penawaran Jepang," katanya.
Dengan sengaja memenangkan pihak China yang jelas-jelas lebih mahal 4,51 miliar dolar AS dari penawaran Jepang merupakan tindakan merugikan keuangan negara secara nyata dan pasti.
Maka dari itu, jelas bahwa berdasarkan prediksi Anthony, kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 73,5 triliun dengan menggunakan kurs Rp16.300 per dolar AS.
Namun, kata dia, perlu dicatat bahwa kerugian negara secara pasti dan nyata tersebut belum termasuk dugaan markup atau penggelembungan harga yang diperkirakan bisa mencapai 2 miliar dolar AS.
"Artinya, biaya proyek kereta cepat sepanjang 142,3 km diperkirakan maksimal 4 miliar dolar AS saja, atau sekitar 28,11 juta dolar AS per km: inipun sudah sangat mahal," bebernya lagi.
Dengan demikian, Anthony mendesak KPK agar segera menyelidiki dugaan rasuah proyek tersebut.
"Dengan total kerugian keuangan negara sebesar itu, rakyat tidak boleh diam. Rakyat menuntut, siapa saja yang terlibat dalam permainan ini harus dihukum seberat-beratnya. Rakyat menuntut, KPK harus segera menyelidiki dan menyidik dugaan kasus korupsi jumbo ini, sebelum rakyat marah," tegasnya.
Menurutnya, dalam menyelidiki dan menyidik, perlu dibuka secara transparan setidak-tidaknya, bagaimana proses tender dan penunjukan pemenang proyek, bagaimana dan sejak kapan konsorsium BUMN Indonesia (PSBI) dilibatkan dalam proyek ini.
"Terdiri dari komponen biaya apa saja penawaran awal China sebesar 5,5 miliar dolar AS tersebut, bagaimana biaya proyek China ini bisa membengkak menjadi 6,07 miliar dolar AS, dan kemudian membengkak lagi 1,2 miliar dolar AS menjadi 7,27 miliar dolar AS, serta bagaimana perlakuan kewajiban bunga pinjaman proyek dalam evaluasi kelayakan proyek," pungkas Anthony Budiawan.
Sekadar tahu bahwa operasional kereta Whoosh berada di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Di mana, PSBI merupakan konsorsium yang beranggotakan PT Jasa Marga Tbk (Persero/JSMR), PT Perkebunan Nusantara I (Persero/PTPN I), WIKA, dan KAI sebagai leading konsosium dengan saham terbesar sekitar 58,53 persen.
Topik:
PEPS Kereta Cepat Whoosh KCJB PSBI Mark Up Kereta Cepat Mark Up Whoosh