Direktur Tersangkut Kasus Korupsi Ekspor CPO, Bea Cukai Tegaskan Dukung Proses Hukum

Jakarta, MI - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sikap kooperatif dan dukungan penuh terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi penetapan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan DJBC Kemenkeu, Raden Fadjar Donny Tjahjadi, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi berupa rekayasa ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, palm oil mill effluent (POME), pada periode 2022–2024.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan, Bea Cukai menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejagung.

Seiring dengan penetapan status hukum terhadap pegawai yang terlibat, DJBC telah mengambil langkah administratif sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku, termasuk pembebasan tugas sementara guna mendukung kelancaran proses hukum.

"Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga integritas organisasi," kata Budi dalam keterangan resminya kepada Monitorindonesia.com, Kamis (12/2/2026).

Lanjut dia menyatakan, Bea Cukai memandang peristiwa ini sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. 

Penguatan sistem pengawasan internal, integritas aparatur, serta tata kelola organisasi disebut akan terus ditingkatkan guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Bea Cukai memastikan kualitas layanan kepabeanan dan cukai tetap terjaga. 

"Seluruh kegiatan operasional bagi masyarakat dan pelaku usaha dipastikan berjalan normal, transparan, dan profesional tanpa gangguan," ungkap Budi.

Atas kejadian tersebut, Bea Cukai  menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJBC menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset fundamental yang harus dijaga.

"Bea Cukai berkomitmen penuh untuk terus memperbaiki diri dan menjaga amanah dalam mengawal kedaulatan ekonomi negara," tutup Budi.