Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Tak Produktif, Ini Alasannya

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang dinilai tidak efisien. Dalam sebuah tayangan diskusi bersama pakar dan jurnalis, bertajuk 'Presiden Prabowo Menjawab' ia menegaskan bahwa langkah efisiensi besar-besaran ini diperlukan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Menurut Prabowo, pada tahap awal saja pemerintah sudah berhasil menghemat sekitar Rp308 triliun. Ia meyakini, jika anggaran tersebut tidak segera dipangkas, risiko penyimpangan atau korupsi akan semakin besar.

Ia mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Dia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (USD230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara USD75 miliar.

"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau USD230 miliar. 30 persen dari itu maka USD75 miliar. Ini tidak efisien," ujarnya dalam tayangan tersebut, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan efisiensi yang dijalankan pemerintah saat ini baru permulaan. Ia melihat masih banyak peluang untuk memangkas pengeluaran, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Beberapa pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Ia juga mengkritik kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang hampir selalu dilakukan setiap tahun. Selain itu, ia menyoroti banyaknya kegiatan kajian yang dinilai belum menyasar persoalan mendasar, seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mengantisipasi kemungkinan krisis, Prabowo menekankan pentingnya mengendalikan konsumsi dan efisiensi di berbagai sektor. Ia mencontohkan praktik di beberapa negara yang mulai mengurangi jumlah hari kerja dan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH). 

Menurutnya, pola seperti itu pernah terbukti efektif saat masa pandemi dan berpotensi diterapkan kembali.

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari lima (hari) jadi empat (hari), Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," ujar Prabowo.