Pasca Lebaran, Pemerintah Siap Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN dan Swasta

Jakarta, MI - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian pekerja swasta. 

Kebijakan ini disiapkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran terbatasnya pasokan minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

"WFH akan diterapkan hanya untuk sektor yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, seperti dikutip Selasa (24/3/2026).

Airlangga mengaku, layanan penting seperti pelayanan masyarakat, industri, dan perdagangan tidak akan terkena kebijakan WFH.

Meski rencananya sudah ada, aturan teknis WFH masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Pembahasan lebih detail dijadwalkan setelah libur Lebaran," ujar dia.

Belum lama ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengaku skema awal yang sedang disiapkan adalah WFH satu hari dalam seminggu, dan hanya berlaku untuk sektor tertentu.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor lain, termasuk UMKM dan Pekerja informal

"Tujuannya agar kebijakan ini tetap efektif menghemat energi, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara luas," ungkap Mensesneg.