Meragukan MBG dan Satu Juta Rumah sebagai Penggerak Pertumbuhan 8 Persen

Jakarta, MI - Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global akibat memanasnya konflik geopolitik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, Presiden Prabowo Subianto tetap mematok target ambisius: pertumbuhan ekonomi (PE) Indonesia menembus 8 persen.

Strategi yang diandalkan pemerintah adalah pendekatan padat karya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan satu juta rumah.

Program MBG diklaim mampu menyerap hingga 3 juta tenaga kerja, terdiri dari 1,5 juta pekerja langsung di sekitar 35 ribu dapur serta 1,5 juta tenaga kerja di sektor rantai pasok. Sementara itu, proyek pembangunan satu juta rumah diproyeksikan menyerap sekitar 5 juta pekerja.

Namun, data di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Per 20 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai 21.102 unit dengan total SDM sebanyak 73.207 orang. Komposisinya meliputi 32.712 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), 20.310 akuntan, dan 20.185 ahli gizi. Selain itu, terdapat sekitar 825.936 relawan yang terlibat dalam operasional.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai, besarnya angka serapan tenaga kerja tersebut tidak serta-merta berkualitas secara ekonomi.

“Kalau kita lihat, mayoritas tenaga kerja di MBG itu bersifat relawan atau informal. Mereka tidak memiliki kepastian kerja, upah, jaminan sosial, maupun perlindungan K3. Ini tentu tidak cukup kuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga secara signifikan,” ujarnya kepada Monitorindonesia.com, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menyoroti bahwa perluasan program MBG melalui penambahan SPPG hingga 35.247 unit justru berpotensi memperbesar dominasi tenaga kerja informal.

“Penambahan dapur memang akan menambah tenaga kerja, tapi kalau strukturnya tetap relawan, maka dampaknya ke ekonomi sangat terbatas. Ini bukan penciptaan lapangan kerja formal yang kita butuhkan,” tegasnya.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sangat bergantung pada kinerja tahunan sejak 2025. Faktanya, target pertumbuhan 5,2 persen pada 2025 hanya terealisasi 5,11 persen—bahkan sejumlah ekonom memperkirakan realisasinya di bawah 5 persen.

Padahal, program MBG telah menyerap anggaran Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun. Di sisi lain, program pembangunan rumah subsidi melalui skema FLPP juga belum memenuhi target, dengan realisasi hanya 278.868 unit dari target 350 ribu unit.

Menurut Timboel, kondisi ini menunjukkan bahwa dua program tersebut belum mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

“Kalau hanya mengandalkan MBG dan satu juta rumah sebagai penggerak pertumbuhan 8 persen, itu sangat meragukan. Kita tidak melihat multiplier effect yang cukup besar dari dua program ini,” katanya.

Ia membandingkan dengan capaian historis Indonesia yang pernah menembus pertumbuhan di atas 8 persen pada 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995, yang masing-masing ditopang oleh faktor kuat seperti booming minyak, deregulasi ekonomi, hingga ekspansi industri manufaktur.

“Kita dulu punya penggerak yang jelas—baik dari sisi komoditas, deregulasi, maupun industrialisasi. Sekarang justru sektor manufaktur melemah, sementara kita terlalu bergantung pada program berbasis bantuan dan proyek padat karya informal,” jelasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, hanya tercipta 1,99 juta lapangan kerja baru, dengan sekitar 1,6 juta di antaranya merupakan pekerjaan informal.

“Ini problem serius. Lapangan kerja formal sangat kecil, hanya sekitar 200 ribu. Sisanya informal. Artinya kualitas pertumbuhan kita rendah dan tidak cukup menopang daya beli masyarakat,” ungkap Timboel.

Ia juga menyinggung kondisi iklim investasi Indonesia yang dinilai menurun, sehingga investor cenderung beralih ke negara lain seperti Vietnam.

“Investor sekarang melihat banyak hambatan di Indonesia—mulai dari korupsi, biaya tinggi, hingga ketidakpastian energi. Wajar kalau mereka lebih memilih Vietnam yang lebih siap dan kondusif,” katanya.

Timboel menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah strategi jika ingin mengejar pertumbuhan tinggi.

“Kuncinya ada di penciptaan lapangan kerja formal melalui investasi. Pemerintah harus memperbaiki regulasi, menjamin kepastian hukum, dan memastikan suplai energi ke industri. Tanpa itu, target 8 persen hanya akan jadi angka di atas kertas,” ujarnya.

Ia pun memberikan catatan realistis terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau kita bisa konsisten di atas 5 persen saja sudah bagus. Mendorong ke 6 persen itu masih realistis. Tapi untuk mencapai 8 persen dalam kondisi sekarang, itu sangat berat,” pungkasnya.