Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan asesmen risiko secara lebih proaktif dan berorientasi ke depan (forward-looking). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi menimbulkan dampak ke sektor keuangan melalui tiga jalur utama.
Ketiga jalur itu meliputi tekanan di pasar keuangan (financial market), kenaikan harga energi, serta dampak langsung terhadap perdagangan dan investasi (trade dan investment exposure).
"Kami (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperkuat manajemen risiko, memantau perkembangan secara intensif, serta menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan," kata dia dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 pada Senin (6/4/2026)
Selain itu, OJK terus memantau pergerakan pasar secara intensif dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk self-regulatory organization (SRO), untuk menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.
Sejumlah kebijakan stabilisasi pasar saham juga masih dipertahankan. Di antaranya buyback saham tanpa melalui RUPS, penundaan short selling, penerapan trading halt, serta pembatasan auto-rejection.
"Kebijakan tersebut kembali diberlakukan sejak 13 Maret 2026 bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) guna menjaga stabilitas pasar di tengah ketidakpastian global," tegas wanita yang akrab disapa Kiki ini.
Sektor Keuangan Indonesia Tetap Stabil
Kiki memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik global.
"Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Kondisi ini membuat prospek ekonomi dunia menjadi lebih tidak pasti," ucap wanita yang akrab disapkan Kiki ini.
