-purbaya-yudhi-sadewa-menghadiri-sejumlah-pertemuan-strategis-dengan-pimpinan-lembaga-keuangan-internasional-dan-pemangku-kepentingan-global-di-washington-dc-pada-selasa-(14/4/2026).-(foto:-dok.-kemenkeu).webp)
Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil perbincangannya dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/4/2026).
Dalam diskusi tersebut, S&P memberi perhatian pada kondisi fiskal Indonesia, khususnya terkait melebaranya defisit anggaran dan meningkatnya beban bunga utang pemerintah. Situasi ini dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak global serta gangguan pasokan energi akibat penutupan Selat Hormuz.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berpegang pada komitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"S&P mengulas secara rinci kondisi fiskal Indonesia, termasuk tren defisit pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Pemerintah pun memastikan akan tetap disiplin dalam menjaga batas defisit tersebut," kata dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Selain itu, perhatian juga diberikan pada rasio pembayaran bunga utang Indonesia yang kini telah menembus lebih dari 15% terhadap pendapatan negara.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus mengawasi perkembangan ini secara cermat serta menyiapkan langkah-langkah korektif. Strategi pengendalian rasio utang diarahkan pada peningkatan pendapatan negara, terutama melalui sektor perpajakan.
Di akhir Maret 2026, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan 20,7% secara tahunan, dengan total realisasi mencapai Rp394,8 triliun atau sekitar 16,7% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong optimalisasi penerimaan melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembenahan struktur organisasi pajak dan cukai.
Walaupun terdapat sejumlah catatan terkait defisit dan beban bunga utang, S&P tetap mempertahankan penilaian positif terhadap Indonesia dengan peringkat kredit BBB dan outlook stabil. Status ini menegaskan bahwa Indonesia masih berada pada level layak investasi (investment grade).
"Keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan komunitas global terhadap ketahanan dan stabilitas ekonomi Indonesia," pungkas Purbaya.
